Oleh: Prof. Dr. Ir. Abdul Hamid, MP
Ahli Peneliti Utama Bidang Kebijakan Publik BRIN/BRIDA Jawa Timur
Pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang pleno DPR mengenai kewajiban ekspor sawit dan batu bara melalui Danantara telah memunculkan gelombang diskusi besar di tengah masyarakat, dunia usaha, maupun kalangan akademisi. Semangat nasionalisme ekonomi yang disampaikan Presiden memang patut diapresiasi, terutama keinginan memperbesar penerimaan negara dan mencegah kebocoran devisa. Namun demikian, kebijakan besar tidak cukup hanya berlandaskan semangat konstitusi, melainkan juga harus mempertimbangkan realitas ekonomi, mekanisme pasar, dan kepercayaan investor.
Dalam pandangan penulis, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius apabila diterapkan secara tergesa-gesa. Ada sedikitnya lima alasan penting mengapa kebijakan ini perlu dikaji ulang secara lebih hati-hati.
Pertama, berpotensi melemahkan kepercayaan investor dan pasar.
Pasar sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan yang bersifat mendadak dan sentralistis. Ketika negara mengambil alih jalur ekspor dua komoditas terbesar nasional secara penuh, investor akan membaca adanya ketidakpastian hukum dan risiko intervensi berlebihan. Akibatnya, harga saham sektor sawit dan batu bara langsung mengalami tekanan. Dalam jangka panjang, iklim investasi dapat terganggu dan modal asing maupun domestik menjadi lebih berhati-hati masuk ke Indonesia.
Kedua, negara belum tentu lebih efisien dibanding mekanisme pasar.
Pengusaha sawit dan batu bara selama ini telah memiliki jaringan pembeli internasional, kontrak jangka panjang, sistem logistik, hingga skema pembiayaan global yang kompleks. Bila seluruh ekspor dipusatkan melalui Danantara, maka negara harus menanggung beban administrasi, distribusi, pengapalan, hingga negosiasi pasar internasional. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa monopoli negara sering menimbulkan birokrasi panjang, lambannya pelayanan, dan potensi inefisiensi.
Ketiga, berisiko menimbulkan praktik rente dan korupsi baru.
Ketika satu lembaga menguasai seluruh jalur ekspor komoditas strategis, maka kekuasaan ekonomi menjadi sangat terpusat. Kondisi seperti ini rawan melahirkan kelompok rente baru, permainan kuota, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan. Sejarah ekonomi di banyak negara memperlihatkan bahwa sentralisasi perdagangan sering kali justru membuka ruang praktik non-transparan yang merugikan negara sendiri.
Keempat, kebijakan ini dapat mengganggu kontrak bisnis internasional yang sudah berjalan.
Banyak perusahaan sawit dan batu bara Indonesia telah memiliki kontrak ekspor jangka panjang dengan perusahaan luar negeri, bahkan sebagian menjadi jaminan kredit perbankan. Bila pola perdagangan diubah secara tiba-tiba, maka akan muncul risiko sengketa dagang, penalti kontrak, dan menurunnya kredibilitas Indonesia di mata mitra internasional. Dunia bisnis membutuhkan stabilitas dan kepastian aturan.
Kelima, akar masalah ekonomi Indonesia bukan hanya ekspor komoditas.
Transfer pricing dan under invoicing memang persoalan nyata, tetapi solusi ekonomi nasional tidak cukup hanya dengan sentralisasi ekspor. Yang lebih mendasar adalah reformasi perpajakan, penguatan pengawasan, digitalisasi pelabuhan, transparansi data ekspor-impor, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Negara-negara maju tumbuh bukan karena memonopoli perdagangan, melainkan karena memperkuat produktivitas, inovasi, dan tata kelola yang bersih.
Indonesia tentu membutuhkan keberanian dalam mengambil kebijakan besar. Namun keberanian harus berjalan bersama kehati-hatian. Nasionalisme ekonomi tidak boleh berubah menjadi sentralisasi ekonomi yang justru mengurangi daya saing bangsa sendiri.
Bangsa ini pernah belajar dari berbagai eksperimen ekonomi, baik yang terlalu liberal maupun terlalu terpusat. Karena itu, jalan tengah yang adil, transparan, dan berbasis efisiensi tetap menjadi pilihan paling realistis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Editor : Redaksi
