SURABAYA, HINews - Menyoroti arah demokrasi Indonesia yang dinilainya kian rentan terseret ke dalam pusaran kegaduhan politik dan polarisasi kepentingan. Ia mengingatkan, tanpa penguatan institusi dan kedewasaan elite, demokrasi berpotensi bergeser dari ruang konsolidasi menjadi arena konflik yang melemahkan stabilitas nasional.
Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di panggung politik, Ridwan Hisjam melihat bahwa dinamika demokrasi saat ini tidak hanya diwarnai perbedaan, tetapi juga kecenderungan eksploitasi sentimen yang dapat memperdalam fragmentasi sosial. Dalam situasi tersebut, ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kendali.
Baca Juga: Elektabilitas Partai Golkar Kian Terpuruk, Perindo Diprediksi Bakal Lolos ke Parlememen
“Demokrasi yang kehilangan arah bukan menghasilkan kebebasan, tetapi kegaduhan yang berlarut-larut,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kekuatan demokrasi tidak terletak pada dominasi mayoritas semata, melainkan pada kemampuannya menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas yang kerap terpinggirkan dalam kontestasi politik.
Namun demikian, Ridwan Hisjam juga mengingatkan bahwa praktik demokrasi saat ini masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal kualitas komunikasi politik. Retorika yang cenderung provokatif dan berorientasi jangka pendek dinilai justru memperkeruh suasana dan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi.
Menurutnya, kepemimpinan politik seharusnya hadir sebagai penyejuk, bukan pemantik konflik. Ia menawarkan pendekatan yang disebut sebagai filosofi “beringin yang teduh”, yakni model kepemimpinan yang mengedepankan dialog lintas kelompok dan perlindungan terhadap seluruh aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Ketum Depinas Soksi Ali Wongso Ajak Kadernya Dukung Kebijakan Ketum Golkar
Pendekatan ini, kata dia, menjadi penting di tengah kecenderungan politik identitas yang semakin menguat dan berpotensi mengganggu kohesi sosial. Tanpa upaya serius untuk meredamnya, energi politik bangsa dikhawatirkan akan habis pada konflik horizontal yang kontraproduktif.
Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, Ridwan Hisjam menilai bahwa persoalan utama bukan hanya pada agenda pembangunan, melainkan pada kualitas demokrasi itu sendiri. Ia mengingatkan bahwa ambisi menjadi negara maju akan sulit tercapai jika fondasi sosial terus diguncang oleh polarisasi dan oportunisme politik.
“Pancasila harus kembali ditegaskan sebagai titik temu, bukan sekadar slogan, agar demokrasi tidak kehilangan arah,” tegasnya.
Baca Juga: Terkait Musda V Golkar Kota Bekasi , Mahkamah Partai Golkar Tolak Gugatan Nofel Saleh Hilabi
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya regenerasi kepemimpinan yang tidak hanya cakap secara teknokratis, tetapi juga memiliki kedewasaan etik dan ideologis. Tanpa itu, ia mengkhawatirkan generasi baru justru mewarisi pola konflik lama yang belum terselesaikan.
Di akhir pernyataannya, Ridwan Hisjam menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan elite politik dalam menahan diri dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
“Jika demokrasi terus dijadikan alat pertarungan sempit, maka yang terancam bukan hanya stabilitas, tetapi juga masa depan bangsa itu sendiri,” pungkasnya. (red)
Editor : Redaksi
