Jakarta, HINews - Fenomena gelombang unjuk rasa selama bulan Agustus kemarin menyisakan polemik di masyarakat, tuntutan rakyat yang dikenal dengan istilah 17+8 menjadi sorotan publik setelah ramai dibicarakan di media sosial (Medsos).
Pengamat militer dan pembina utama Komenwa Indonesia Wibisono menilai tuntutan ini merupakan rangkuman aspirasi rakyat dari berbagai kalangan, mulai aktivis, mahasiswa, pekerja seni, hingga influencer dan content creator.
Baca Juga: Evaluasi Satu tahun Pemerintahan Prabowo- Gibran
“Ini adalah fenomena luar biasa karena public figure yang biasanya identik dengan dunia hiburan kini ikut menyuarakan aspirasi rakyat secara terbuka,” ujar Wibisono dalam keterangan tertulisnya. Ahad (7/9/2025)
Lanjutnya, tuntutan rakyat 17+8 mencakup berbagai isu penting. Mulai dari pembentukan tim investigasi independen untuk menuntaskan kasus kekerasan seperti yang menimpa Afan Kurniawan dan Umar Amiruddin hingga seruan agar demonstran yang ditahan dibebaskan serta tidak dikriminalisasi.
"Selanjutnya Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam partisipasi politik masyarakat di mana suara rakyat tidak lagi datang hanya dari aktivis atau organisasi tertentu, tetapi juga dari kalangan publik yang memiliki pengaruh luas di masyarakat," ujar Wibi.
Baca Juga: Projek Kereta Cepat Trial n Error, Badan Usaha Wajib Bayar Hutang
"Tuntutan rakyat 17+8 menjadi cerminan bahwa masyarakat kini menuntut transparansi, keadilan, dan keberpihakan pemerintah serta lembaga negara dalam menghadapi berbagai krisis sosial, politik, dan ekonomi," imbuh cia.
Dalam tuntutan itu, terdapat tuntutan bahwa TNI harus kembali kebarak, menurutnya ini tidak tepat, kembali ke barak artinya tidak boleh ikut dalam pengamanan dalam membantu polri dalam hal kamtibnas.
Baca Juga: TNI Semakin Kuat dan Harus Lebih Profesional dan Proporsional
"Padahal masyarakat sangat percaya dan merasakan rasa aman apalagi TNI ikut turun mengamankan kondisi pasca ada kerusuhan, jadi sinergitas TNI-Polri masih sangat dibutuhkan untuk pemulihan keamanan nasional, yang penting peran dan fungsi TNI itu tidak berpolitik praktis, tapi mereka menjalankan politik negara," paparnya
Kedepan TNI sebagai garda depan untuk pertahanan, sangat dibutuhkan apabila kondisi dalam negeri terjadi chaos, sehingga dapat membantu polri dalam mengembalikan kondisi menjadi aman dan kondusif. **
Editor : Redaksi
