Oleh: Abdul Rasyid
Gelombang gejolak sosial-politik yang kembali mengguncang Prancis menjadi ironi tersendiri di tengah kunjungan Presiden RI ke negara tersebut. Saat Presiden Emmanuel Macron menghadapi tekanan domestik akibat kebijakan ekonomi, reformasi fiskal, hingga penolakan pemerintah daerah terhadap agenda lingkungan Paris, Indonesia justru datang membawa agenda kerja sama strategis di bidang pertahanan, investasi, dan perdagangan. Namun pertanyaannya, apakah momentum ini benar-benar menguntungkan Indonesia ketika rupiah sedang melemah terhadap dolar AS dan tekanan ekonomi global belum mereda?
Baca Juga: Hari Pers Sedunia: Buka Keran Kebenaran, Jaga Marwah Kewartawanan
Situasi di Prancis saat ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Penolakan terhadap kebijakan zona emisi rendah (ZFE), kenaikan biaya hidup, tekanan petani, hingga kritik terhadap sentralisasi kekuasaan Macron menunjukkan adanya krisis kepercayaan antara rakyat dan pemerintah pusat. Banyak kepala daerah di Prancis mulai terbuka mengkritik kebijakan Paris yang dianggap tidak sensitif terhadap realitas ekonomi masyarakat bawah dan wilayah pinggiran.
Fenomena tersebut sesungguhnya menjadi cermin bahwa negara-negara maju pun tidak kebal terhadap gejolak sosial akibat kebijakan ekonomi yang dianggap elitis dan terlalu cepat dipaksakan. Ketika subsidi energi dikurangi, biaya transportasi naik, dan standar lingkungan diperketat tanpa kesiapan sosial yang memadai, rakyatlah yang pertama kali merasakan dampaknya. Situasi ini memperlihatkan bahwa stabilitas politik modern tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga rasa keadilan sosial.
Di tengah kondisi itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis memiliki dimensi strategis sekaligus sensitif. Pemerintah Indonesia tentu ingin memperkuat hubungan bilateral, termasuk proyek pertahanan, kerja sama industri, teknologi, dan peluang investasi. Namun publik juga berhak bertanya: apakah Indonesia sedang berada dalam posisi ekonomi yang cukup kuat untuk memperluas komitmen kerja sama luar negeri bernilai besar ketika rupiah justru mengalami tekanan terhadap dolar AS?
Pelemahan rupiah memiliki konsekuensi serius. Setiap transaksi strategis berbasis dolar atau euro otomatis menjadi lebih mahal. Beban utang luar negeri meningkat, biaya impor teknologi dan alat utama pertahanan melonjak, sementara tekanan terhadap APBN semakin besar. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi seharusnya tidak sekadar mengejar citra geopolitik, tetapi benar-benar dihitung berdasarkan kepentingan fiskal nasional dan daya tahan ekonomi rakyat.
Baca Juga: Hari Buruh Adalah Alarm Keras untuk Republik
Di sisi lain, pemerintah juga perlu berhati-hati agar hubungan dengan negara-negara Eropa tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar atau objek ekspansi industri strategis asing. Kerja sama harus mampu menghasilkan transfer teknologi, pembukaan lapangan kerja nasional, penguatan industri dalam negeri, serta perlindungan terhadap kepentingan jangka panjang ekonomi Indonesia.
Prancis sendiri sedang menghadapi tantangan fiskal dan politik yang tidak ringan. Ketidakpuasan publik terhadap Macron memperlihatkan bagaimana kebijakan yang dianggap terlalu pro-pasar dan tidak seimbang secara sosial dapat memicu resistensi berkepanjangan. Indonesia seharusnya belajar dari pengalaman tersebut. Ketika masyarakat mulai merasakan tekanan harga pangan, biaya energi, pajak, dan ketidakpastian ekonomi, maka stabilitas sosial dapat berubah menjadi persoalan politik yang serius.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis semestinya tidak hanya dibaca sebagai agenda diplomasi simbolik, melainkan momentum untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi. Pemerintah perlu memastikan setiap kerja sama internasional memiliki manfaat konkret bagi rakyat, bukan sekadar memperkuat hubungan elite politik dan bisnis global.
Baca Juga: Dibajak di Laut, Diabaikan di Darat: Ironi Perlindungan Pelaut di Hari Buruh
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia membutuhkan strategi ekonomi yang lebih berhati-hati, transparan, dan berorientasi pada ketahanan nasional. Pelemahan rupiah harus menjadi alarm bahwa fondasi ekonomi domestik tidak boleh bergantung terlalu besar pada utang, impor, dan fluktuasi pasar internasional.
Prancis hari ini memberi pelajaran penting: ketika pemerintah gagal menjaga keseimbangan antara ambisi kebijakan dan kemampuan rakyat menanggung beban ekonomi, maka gejolak sosial menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Indonesia tentu tidak ingin mengulang pola yang sama. Diplomasi luar negeri harus berjalan seiring dengan perlindungan ekonomi nasional, stabilitas sosial, dan keberpihakan nyata kepada rakyat di dalam negeri.
Penulis: Abdul Rasyid - Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya.
Editor : Redaksi
