JAKARTA, HINews - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, membongkar tabir paling gelap dari skandal penyadapan ilegal yang dilakukan Listyo Sigit cs.
Menurut Habib Syakur, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Ketua Umum Partai Politik, wartawan, LSM/ormas, membuka mata publik, selama ini Listyo seolah bekerja untuk negara, namun di balik itu ternyata ada misi terselubung Listyo cs untuk mencengkeram pengaruhnya dalam peta politik nasional.
Baca Juga: Menakar Peta Kuasa Trunojoyo: Antara Perang Gajah, Perang Bintang, dan Sikap Diam Istana
"Ini bukan sekadar penyadapan. Ini adalah operasi politik terselubung untuk mencengkeram Indonesia," ujar Habib Syakur dalam diskusi daring dengan sejumlah aktivis dan ormas, pada Senin (9/11/2026).
Habib Syakur menjelaskan, manuver Listyo selama ini sangat rapi dan licin. Di depan publik, Listyo tampil sebagai Kapolri yang bekerja untuk negara. Menjaga keamanan, menjaga stabilitas, menjaga Pemilu. Semua dibungkus dengan jargon pengabdian dan profesionalisme.
Namun di balik topeng itu, kata Habib Syakur, Listyo cs justru membangun jaringan kekuasaan bayangan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
"LIMS yang seharusnya dipakai untuk melawan narkoba, terorisme, dan kejahatan siber, justru dipindahkan ke Widya Chandra dan dipakai untuk menyadap Presiden, Ketum Parpol, wartawan, LSM, ormas, pengusaha. Itu bukan kerja negara. Itu kerja mencengkeram negara," tegas Habib Syakur.
Habib Syakur menilai Lityo Sigit seolah bekerja untuk negara, padahal di balik itu ada misi terselubung dalam mencengkeram negara, demi memperkokoh pengaruh geng Solo yang selama ini disebut sebagai majikannya.
Menurut Habib Syakur, sasaran penyadapan itu sendiri sudah membuktikan adanya misi terselubung. Jika tujuannya murni penegakan hukum, kata dia, mengapa yang disadap adalah Presiden yang sedang menjabat? Mengapa yang disadap adalah para Ketua Umum Partai Politik yang menentukan arah koalisi dan arah bangsa?
"Menyadap Presiden itu bukan penegakan hukum. Itu makar politik. Menyadap Ketum Parpol itu bukan intelijen. Itu upaya mengendalikan partai, mengendalikan parlemen, mengendalikan demokrasi," ujar Habib Syakur.
"Mereka ingin tahu semua percakapan, semua strategi, semua rahasia politik. Setelah tahu, mereka bisa mengancam, menekan, menyandera, dan mengendalikan," tambahnya.
Sadap Wartwan dan LSM dalam Rangka Membungkam Suara Kritis
Habib Syakur juga menyoroti penyadapan terhadap wartawan dan LSM/ormas. Menurutnya, itu adalah pola klasik rezim otoriter. Yakni mebungkam pers, bungkam masyarakat sipil, agar tidak ada yang berani mengkritik.
"Wartawan disadap agar takut menulis kebenaran. LSM disadap agar takut bersuara. Ormas disadap agar takut bergerak. Ini adalah cara untuk membunuh demokrasi secara senyap," kata Habib Syakur.
Dia menilai, ketika pers takut, ketika LSM takut, ketika ormas takut, maka yang tersisa hanya kekuasaan yang tanpa kontrol. Itulah yang diinginkan Listyo cs.
Baca Juga: Bahlil Bikin Blunder Internasional? Inisiator GNK: Singapura Lebih Stabil Daripada Indonesia
Habib Syakur menilai misi terselubung Listyo cs jauh lebih besar dari sekadar sadap. Tujuannya adalah mencengkeram pengaruh dalam konstelasi politik nasional secara total.
Pertama, cengkeram Pemilu. Dengan data sadapan, mereka bisa membaca strategi lawan, mengatur operasi, bahkan melindungi kecurangan. Dugaan unlawful killing dan kekerasan pada Pilpres 2019 dan 2024, kata Habib Syakur, tidak bisa dilepaskan dari pola cengkeraman ini.
Kedua, cengkeram Parpol. Dengan menyadap Ketum Parpol, mereka bisa menyandera partai. Parlemen menjadi lemah, check and balances mati, oposisi dilenyapkan dengan senyap.
Ketiga, cengkeram Ekonomi. Dengan menguasai LIMS, mereka bisa menguasai informasi ekonomi, menguasai oligarki, mengatur proyek kehutanan, SDA, mineral, kelautan. LIMS menjadi bargaining position untuk menggadaikan kedaulatan negara.
Keempat, cengkeram Aparat. Dengan informasi sadapan, mereka bisa mengendalikan aparat lain, menyandera pejabat, dan membangun loyalitas berbasis ketakutan, bukan meritokrasi.
"Selama 10 tahun, meritokrasi dimatikan. Yang naik bukan yang berprestasi, tapi yang loyal kepada geng. Yang dipertahankan bukan yang berintegritas, tapi yang mau menjadi bagian dari misi terselubung ini. Inilah mengapa Polri harus dibersihkan total. Karena yang rusak bukan hanya satu orang, tapi satu sistem cengkeraman," tegasnya.
Hambalang dan Momentum Bersih-Bersih
Baca Juga: Jika Tak Perbaiki Pola Komunikasi, Pilpres 2029 Prabowo Diprediksi Bakal “Terjungkal”
Habib Syakur menyebut pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, pengerahan prajurit TNI untuk cegah chaos, pembentukan Tim Khusus Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dan Raker Komisi III DPR pada 12 November 2026 adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan.
"Presiden sudah tunjukkan sikap. TNI sudah siaga. Kapolri baru sudah bergerak. DPR sudah siap mengawasi. Sekarang rakyat harus kawal," kata Habib Syakur.
Ia mendesak agar penyidikan tidak berhenti di empat tersangka LSP, AS, EH, dan SU. Dalang, motif, dan main boss di balik Listyo cs harus dibongkar.
"Siapa yang memerintahkan? Siapa yang menerima hasil sadapan di Solo? Siapa yang membiayai operasi ini? Semua harus dibuka ke publik. Jangan ada yang kebal hukum," tegas Habib Syakur.
Habib Syakur menutup pernyataannya dengan penegasan konstitusional. Polri berkedudukan sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan, sesuai Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
"Polri harus kembali menjadi pengayom, bukan pencengkeram. Polri harus kembali menjadi pelindung rakyat, bukan pengintai rakyat. Polri harus kembali menjadi alat negara, bukan alat geng politik," ujar Habib Syakur.
Habib Syakur menambahkan, bahwa misi terselubung Listyo cs sudah terbongkar. Sekarang saatnya misi terang benderang. Bersihkan Polri, tegakkan hukum, selamatkan demokrasi. Rakyat bersama Presiden, bersama Kapolri Suyudi, bersama TNI.“Kita tidak akan diam sampai kebenaran menang," pungkas Habib Syakur.
Editor : Redaksi
