JAKARTA, HINews - Pernyataan serampangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menuding gas Indonesia yang dikontrak Singapura dijual kembali ke negara lain, dinilai bukan sekadar blunder politik, tapi ancaman nyata bagi ekonomi negara.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Syakur Ali Mahdi Alhamid, menegaskan pernyataan ngawur Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu bisa merusak hubungan internasional dan mengguncang kepercayaan investor energi.
Baca Juga: Pembatasan Solar Subsidi, Satkar Ulama Dukung Kebijakan Menteri ESDM
"Seharusnya jika ada kecurigaan gas itu dijual lagi, Bahlil sebagai Menteri ESDM itu bisa memberikan sanksi tegas dan menginformasikan itu berdasarkan perjanjian internasional. Nah, sekarang kenyataannya Bahlil harus membuktikan," tegas Syakur, Jumat (30/10/2026).
Syakur mengingatkan, kontrak gas dengan Singapura bukan kontrak eceran. Nilainya triliunan rupiah, terikat perjanjian internasional jangka panjang. Jika seorang menteri asal bunyi tanpa data, Singapura bisa menilai Indonesia tidak profesional dan tidak menghormati kontrak.
Dampaknya fatal bagi ekonomi:
Pertama, Kepercayaan Internasional Runtuh. Singapura adalah hub perdagangan migas terbesar di Asia. Jika Indonesia dituding melanggar etika bisnis dengan menuduh tanpa bukti, negara pembeli lain seperti Jepang, Korea, dan China bisa ikut ragu memperpanjang kontrak gas dengan Indonesia.
Kedua, Investasi Migas Terancam Kabur. Investor hulu migas butuh kepastian pasar. Kalau pasar utama seperti Singapura dibuat gaduh oleh pernyataan menteri sendiri, siapa yang mau investasi eksplorasi gas baru di Indonesia? Penerimaan negara dari sektor migas bisa anjlok.
Ketiga, Harga Gas Domestik Bisa Bergejolak. Kekacauan diplomasi energi bisa berimbas pada rantai pasok dan lifting gas nasional. Ujungnya, industri dalam negeri dan rakyat yang jadi korban.
Baca Juga: Botol Whisky Hibiki Goyang Kursi Bahlil Lahadalia?
"Bahlil sebagai menteri yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar harus betul-betul hati-hati sekali dalam mengumbar pernyataan. Jangan sampai pernyataan Bahlul itu dijadikan arena forum untuk saling menguji argumentasi secara tidak sehat," sindir Syakur.
Menurut Syakur, tuduhan itu tidak masuk akal. Singapura adalah negara yang jauh lebih stabil politik dan tata kelolanya daripada Indonesia, yang mengelola energi murni untuk kebutuhan rakyatnya, bukan untuk praktik calo.
"Logika saja ya, pemerintah Singapura itu tidak mungkin kontrak kerja gas dijual lagi ke negara lain kalau bukan untuk kebutuhan rakyatnya. Singapura itu negara yang sudah stabil, lebih stabil politiknya daripada Indonesia," tegasnya.
"Gimana pemerintah Indonesia melalui Menteri ESDM mengumbar proksi? Ini untuk apa? Hasilnya apa? Kalau mengacu pada kebutuhan negara Singapura, saya yakin Singapura itu tidak akan melakukan penyelewengan terhadap janji perdagangannya," sambungnya.
Syakur mengingatkan, jika kebiasaan menuduh tanpa bukti ini dibiarkan, ekonomi Indonesia bisa jadi korban.
"Kalau Bahlil curiga gas dijual lagi, nanti ada kecurigaan lagi kebutuhan mineral dan batubara Singapura dijual lagi ke negara ketiga, keempat. Perdagangan dunia, perdagangan migas itu salah satu pusatnya di Singapura, mungkin di Dubai. Jangan asal bunyi," pungkas Syakur.
Pernyataan Bahlil ini dinilai berbahaya. Di saat Presiden Prabowo-Gibran berupaya keras menarik investasi masuk, justru Menteri ESDM-nya sendiri yang membuat gaduh dan mengancam ekonomi negara dengan pernyataan yang tidak mencerminkan seorang negarawan.
Editor : Redaksi
