Surabaya, HINews – Keluhan Warga Terkait perubahan pada nomor antrean dari aplikasi e-Health ke antrean di puskesmas menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi akhirnya meminta sistem antrean dan standar dari pelayanan di seluruh puskesmas dievaluasi agar masyarakat memperoleh kepastian saat berobat.
Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan hal tersebut setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Puskesma Medokan Ayu pada hari Selasa (13/10/2026). Eri menemukan adanya kekeliruan dalam mekanisme antrean terutama bagi pasien yang datang terlambat, hal ini ditemukannya dalam pemeiksaan tersebut.
Eri mengatakan laporan tersebut diterimanya melalui hotline pribadinya. Seorang warga mengaku telah mendaftar melalui aplikasi e-Health dan memperoleh nomor antran 20, tapi kenyataannya ketika dia tiba di puskesmas tersebut, nomor antrean yang telah dia terima sudah berubah menjadi nomor 78.
“Jadi, ada laporan yang masuk melalui hotline saya mengenai seorang warga yang mendaftar melalui e-Health dan mendapatkan nomor antrean 20, namun ketika tiba di lokasi, nomonya berubah menjadi 78,” Ujar Eri, Minggu (18/10/2026)
Berdasarkan hasil pemeriksaan, perubahan nomor antrean ini akan berkaitan dengan mekanisme pelayanan bagi pasien yang sudah dateng melewati jadwal. Eri menilai prosedur tersebut perlu diperbaiki supaya masyarakat ,mendapatkan kepastian mengenai alur antrean.
Eri menjelaskan tentang pasien yang datang terlambat seharusnya tidak langsung diberikan nomor antrean baru. Nomor Antrean pasien tersebut perlu dilewati lima nomor terlebih dahulu sebelum mendapatkan pelayanan pemeriksaan.
"Setelah saya periksa, memang ada yang kurang tepat. Ada kekeliruan sistem di Puskesmas Medokan Ayu ini," Ujar Eri.
Eri juga meminta seluruh puskesmas di Surabaya menerapkan standar antrean yang sama dengan RSUD Dr. Mohamad Soewandhie. Menurutnya Eri keseragaman mekanisme diperlukan untuk menciptakan pelayanan yang lebih tertib dan mengurangi kebingungan masyarakat.
"Jadi, sistem ini harus kita atur kembali agar sama dengan yang diterapkan di Rumah Sakit Soewandhie. Semua puskesmas harus memiliki standar pelayanan yang sama," Ujar Eri mempertegas.
Eri juga meninjau kondisi bangunan dan ruangan di Puskesmas Medokan Ayu selain mengevaluasi sistem antrean. Ia menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya untuk memastikan perbaikan fasilitas kesehatan dilakukan secara menyeluruh.
Eri Cahyadi menargetkan seluruh puskesmas di Surabaya mengalami peningkatan kualitas pada 2027. Evaluasi tersebut tidak hanya mencakup sistem pelayanan, tetapi juga kondisi fisik bangunan dan kenyamanan ruangan.
"Saya tidak hanya memeriksa antreannya, tetapi juga melihat kondisi gedungnya. Karena itu, saya memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar pada 2027 seluruh puskesmas di Surabaya harus menjadi lebih baik," ujar Eri.
"Saya melihat ruang IGD puskesmas. Warnanya seperti yang ada di film-film horor. Coba diganti dengan warna yang lebih menarik dan nyaman dipandang. Ini terkesan menyeramkan. Sebanyak 23 puskesmas rawat inap harus memiliki kondisi yang baik semuanya," lanjutnya.
Perhatian khusus juga diberikan pada ruang instalasi gawat darurat (IGD) di puskesmas. Eri menilai, pemilihan warna dan suasana ruangan perlu diperhatikan agar pasien merasa lebih nyaman ketika mendapatkan penanganan medis.
Eri turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekurangan pelayanan yang masih ditemukan. Ia menegaskan, pembenahan akan diterapkan di seluruh puskesmas, bukan hanya di Puskesmas Medokan Ayu.
"Insyaallah semua sistem pelayanan akan saya samakan dengan yang diterapkan di Rumah Sakit Soewandhie, Rumah Sakit BDH, dan Rumah Sakit Eka Candrarini," ujarnya.
Menurut Eri peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk memastikan seluruh warga memperoleh layanan yang layak. Ia berharap masyarakat yang mendapatkan pengobatan gratis juga bisa merasakan pelayanan yang berkualitas.
"Saya ingin masyarakat kecil di Surabaya yang mendapatkan pengobatan gratis juga bisa memperoleh pelayanan seperti di rumah sakit dengan biaya pengobatan mahal," Ujarnya.
Dilain sisi Eri mengapresiasi para tenaga kesehatan yang selama ini telah melayani masyarakat, akan tetapi ia menekankan bahwa tingginya jumlah pasien harus diimbangi dengan manajemen pelayanan yang efektif, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan apabila jumlahnya belum mencukupi.
Eri juga menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan ditujukan kepada tenaga kesehatan, melainkan pada pengelolaan pelayanan oleh manajemen puskesmas.
"Saya menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas bahwa manajemen harus mampu mengelola pelayanan dengan baik. Jika kekurangan tenaga, harus ditambah. Karena itu, yang saya tegur bukan tenaga kesehatannya, melainkan manajemennya," Ujar Eri mempertegas.
Eri meminta seluruh tenaga kesehatan tetap bersemangat menjalankan tugasnya. Manajemen puskesmas pada saat yang sama diminta memastikan sistem pelayanan berjalan efektif agar pasien tidak mengalami keterlambatan penanganan.
"Dengan demikian, masyarakat yang datang ke rumah sakit tidak justru bertambah sakit, tetapi bisa segera mendapatkan pelayanan yang membuat kondisi kesehatannya semakin baik," Ujar Eri menyampaikan harapannya.
Ia berharap pembenahan tersebut dapat membuat masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, tertib, dan nyaman.
(Mina, Ayu)
Editor : D1N
