Oleh: Mohammad Ali Zaeni - Ketum DPP LPKAN
Menyikapi dinamika politik yang akhir-akhir ini cenderung mengarah pada disintegrasi bangsa, saya merasa perlu menyampaikan keprihatinan yang mendalam.
Baca Juga: Darurat Sertifikasi dan Menyiapkan SDM Profesional
Kita melihat, ruang publik kita belakangan ini tidak lagi diisi dengan adu gagasan, adu program, dan adu prestasi. Yang terjadi justru adu kebencian, adu sentimen, dan adu kekuasaan. Politik identitas kembali dihidupkan, isu ijazah, isu suku, isu agama, dan isu personal sengaja digoreng untuk memecah belah rakyat.
Ini berbahaya. Sangat berbahaya.
Kita lupa bahwa bangsa ini dibangun dengan darah, air mata, dan pengorbanan para pendahulu yang berbeda suku, agama, dan golongan. Mereka bersatu karena satu cita-cita: Indonesia yang utuh. Bukan Indonesia yang terkotak-kotak karena kepentingan Pilpres atau Pilkada.
Hari ini, yang kita saksikan adalah elit politik yang semakin pragmatis. Persahabatan bisa berubah jadi permusuhan. Partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi dan pemersatu bangsa, justru kerap menjadi pemicu perpecahan karena tidak mampu mendidik kadernya untuk santun dan negarawan.
Lihat saja, setiap ada sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi, setiap ada kasus korupsi yang menyeret menteri, yang muncul bukan solusi, melainkan narasi-narasi yang memprovokasi rakyat untuk saling berhadapan. Seolah-olah hukum bukan lagi panglima, melainkan alat untuk saling menjatuhkan.
Empat Nasihat Bermartabat
Baca Juga: Gerakan Eksternal Menjelang Muktamar NU ke-35: Antara Khidmah, Kontestasi, dan Independensi Jam’iyy
Pertama, hentikan politik adu domba. Para elit harus memberi contoh kesantunan. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan pernah berbeda tujuan dalam menjaga keutuhan bangsa.
Kedua, kembalikan partai politik kepada ruh perjuangannya. Partai bukan kendaraan pribadi untuk mencari penghidupan, melainkan alat perjuangan untuk membela kepentingan rakyat.
Ketiga, percayakan sepenuhnya kepada proses hukum yang sah dan konstitusional. Biarkan Mahkamah Konstitusi, KPK, dan lembaga hukum lainnya bekerja tanpa intervensi dan tanpa tekanan opini yang menyesatkan.
Keempat, rakyat jangan mudah terprovokasi. Jangan mau diadu domba oleh isu-isu yang sengaja diciptakan untuk memecah konsentrasi kita sebagai bangsa.
Baca Juga: OTT KPK di UNSOED: Ironi Mahalnya Biaya Kuliah, Integritas PTN Berubah Menjadi Kapitalis
Kita sedang berada di persimpangan jalan. Jika dinamika politik yang memecah belah ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin yang terjadi adalah disintegrasi. Dan jika disintegrasi itu terjadi, yang rugi bukan satu atau dua kelompok, melainkan kita semua sebagai bangsa Indonesia.
Saatnya kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Politik boleh panas, tapi persatuan harus tetap dingin dan terjaga. Kepentingan boleh berbeda, tapi Indonesia harus tetap satu.
"Jangan gadaikan keutuhan bangsa hanya demi syahwat kekuasaan sesaat."
Editor : Redaksi
