JAKARTA, HINews - Ketua Komisi Penelitian Pengkajian dan Pembangunan MUI Pusat, Prof Firdaus Syam mengaku bahwa pihaknya menemukan sejumlah fakta baru terkait polemik dugaan penyimpangan di Pindok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang.
Firdaus juga menemui pihak kepolisian dari Polres Indramayu untuk berdiskusi terkait polemik dugaan penyebaran ajaran sesat di Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Baca Juga: Menko Polhukam Minta Polri Percepat Usut Dugaan Pencucian Uang Panji Gumilang
Kendati demikian, kata Firdaus, fakta baru tersebut baru akan dikonfirmasi ke pihak terkait yaitu pemimpin Al-Zaytun, Panji Gumilang. MUI mengedepankan tabayyun dalam mengkaji hal-hal terkait yang ramai dibincangkan.
Belakangan pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang jadi sorotan karena beberapa pernyataan dan ajarannya di pondok pesantren tersebut.
Reaksi datang dari sejumlah pihak, khususnya umat Muslim. Demo pun digelar beberapa kali di kawasan Al-Zaytun.
Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat pada hari ini Jumat (23/6/2023) memeriksa piimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Indramayu Panji Gumilang.
Baca Juga: Hari ini, Putusan Akhir Penyidikan Kasus Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilang
Ketua Tim Investigasi MUI Pusat, Prof Firdaus Syam mengatakan, Panji Gumilang sudah dipanggil setelah kontroversi Ponpes Al Zaytun ramai di media sosial.
Menurutnya, Panji Gumilang beserta rombongannya akan interogasi langsung oleh gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Oleh sebab itu, Firdaus Syam berharap Panji Gumilang bisa kooperatif dan memenuhi panggilan tersebut agar polemik yang terjadi bisa diselesaikan. Sehingga kondusivitas daerah bisa terjaga.
Baca Juga: Segera Dilakukan Gelar Perkara, Pekan Depan Bareskrim Polri Panggil Panji Gumilang
Firdaus Syam mengungkapkan Ponpes Al Zaytun sangat eksklusif. Pasalnya, kata dia, tidak semua orang dapat mengakses ke sana, termasuk MUI.
Diketahui, MUI sendiri juga kembali mengirim surat permintaan klarifikasi untuk kali kedua. Mengingat, surat pertama pihak pesantren menolak dan meminta MUI menunggu klarifikasi hingga akhir tahun 2023. (Kri)
Sumber: Viva
Editor : A1H
