JAKARTA, HIN - Setelah melalui proses yang panjang dan penuh dinamika, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi kini memiliki nahkoda baru yang dipimpin oleh tiga Srikandi.
Dengan dilantiknya tiga Srikandi generasi milenial melalui Musda Golkar, yakni Ade Puspitasari sebagai Ketua, Uri Haryati sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Astrid Laena menduduki posisi Bendahara Umum, diharapkan membawa perubahan yang signifikan terhadap Partai Golkar Kota Bekasi.
Baca juga: Tokoh Pemuda: Kader Golkar Kota Bekasi Harus Kembali Jadi Wali Kota
Pengamat Politik Universitas Djuanda, Gotfridus Goris Seran menilai, gelaran Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bekasi kian menguatkan bahwa peran Rahmat Effendi yang saat ini sebagai Wali Kota Bekasi dalam mempertahankan eksistensi partai berlambang pohon beringin di bumi patriot itu patut diapresiasi.
“Meski sempat ada dinamika di internal partai terkait dengan adanya oknum kader Golkar yang memiliki syahwat untuk menjegal Musda yang memiliki legitimasi dari DPP, tapi publik saat ini bisa membedakan mana yang kader militan dan kader karbitan,” ujar Goris kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).
Goris menilai, kebijakan dan political will para senior Partai Golkar Kota Bekasi dalam mendorong tiga Srikandi dari generasi milenial untuk menahkodai partai pemenang pemilu kedua itu merupakan langkah yang tepat.
Di satu sisi, tampilnya tiga srikandi merupakan unjuk performance partai yang mempersilahkan kader muda dan perempuan untuk memimpin partai. Di sisi lain, dalam konteks elektoral, tiga skrikandi muda bisa meraup suara dari kaum milenial dalam pertarungan 2024.
Terlebih, kata Goris, ketiga Srikandi yang akan memimpin Golkar Kota Bekasi itu dua di antaranya merupakan anggota DPRD provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi. Di mana Ade Puspitasari sebagai Anggota DPRD provinsi dan Uri Haryati sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi.
Artinya, lanjut Goris, keduanya akan menjadi magnet bagi kalangan generasi milenial dalam mengkampanyekan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden di 2024 mendatang.
“Yang perlu kita catat, kinerjanya sudah teruji dan memiliki basis massa yang mengakar di bawahnya,” kata Goris.
Baca juga: Kusnanto Saidi Dinilai Cawalkot Bekasi Potensial
Oleh karenanya Goris menilai kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memerintahkan Plt DPD Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily untuk segera menyelesaikan kisruh internal di sejumlah DPD Golkar di Jawa Barat merupakan langkah yang strategis dalam menyongsong Pemilu 2024.
“Penyelesaian Musda Golkar Kota Bekasi yang sempat tertunda satu setengah tahun merupakan langkah maju dan bentuk ketegasan Airlangga Hartarto di tengah kegaduhan di internal Partai Golkar di Kota Bekasi,” tandas Goris.
Sebab kata Goris, jika DPP keliru dalam menilai data faktual reputasi Golkar Kota Bekasi itu, maka sangat mungkin terjadi pergeseran tajam. Bukan tak mungkin, Golkar Kota Bekasi di 2024 akan terjatuh pada titik nadir.
“Secara proyektif dapat diprediksi secara dini jika tetap membiarkan kandidat yang undercapacity, tidak reputable, apalagi ada problem karakter eksploitatif, maka cahaya Golkar di tengah Kota Bekasi bekal redup,” ungkapnya.
Baca juga: Elektabilitas Partai Golkar Kian Terpuruk, Perindo Diprediksi Bakal Lolos ke Parlememen
Karena itu, sungguh tepat jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk “memecat” para elite DPD Golkar Jabar yang selama ini memperkeruh keadaan Golkar di sejumlah DPD di Jabar.
Kebijakan itu bukanlah sebagai sikap tidak demokratis. Tapi, pemimpin memang perlu bersikap tegas dan jelas demi mempertahankan reputasi partai yang dipimpinnya.
“Dengan demikian kebijakan itu akan menjadi karya politik Airlangga menuju kursi Istana di 2024 mendatang,” ucapnya. (red)
Editor : A1H