JAKARTA, HINews – Pengusaha rokok nasional sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul mencuatnya dugaan aliran dana Rp21 miliar yang menyeret nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di tengah sorotan atas fakta persidangan tersebut, Djaka Budhi Utama justru tampil dalam konferensi pers pengungkapan kasus peredaran rokok ilegal. Bagi Gus Lilur, kondisi itu memperlihatkan kontras yang tajam antara persoalan integritas yang sedang menjadi perhatian publik dengan narasi keberhasilan penindakan yang ditampilkan kepada masyarakat.
Baca Juga: Konversi Energi Kedua Republik Indonesia: Amanat Penderitaan Rakyat Madura
"Kita ingin seluruh pembantu Presiden benar-benar membantu Presiden menjalankan amanah rakyat. Jabatan strategis harus diisi oleh figur yang menjaga integritas, bukan justru menjadi beban moral bagi pemerintahan," ujar Gus Lilur, Minggu (14/6/2026).
Menurut Gus Lilur, kritik yang disampaikannya bukan lahir dari asumsi, melainkan merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Dalam sidang lanjutan pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo. Dalam persidangan tersebut muncul keterangan mengenai kode "BC1" yang disebut dalam aliran dana tertentu. Keterangan yang dibenarkan terdakwa itu menyebut kode "BC1" merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.
Berdasarkan keterangan yang dibacakan di persidangan, kode tersebut disebut menerima Rp3 miliar setiap bulan. Pemberian itu disebut berlangsung selama tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, sehingga total dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar.
Selain itu, pada persidangan sebelumnya, Jaksa KPK juga mengungkap dugaan penerimaan dana sebesar 213.600 dolar Singapura atau hampir Rp3 miliar yang disebut terkait perkara yang tengah disidangkan.
Meski demikian, seluruh fakta tersebut masih merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan dan belum menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ironisnya, beberapa hari sebelum fakta persidangan tersebut menjadi sorotan luas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggelar konferensi pers terkait keberhasilan operasi gabungan bersama PJR Polda Metro Jaya dan Puspom TNI yang menyita 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).
Dalam konferensi pers tersebut, nilai barang hasil penindakan disebut mencapai Rp13,28 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar.
Baca Juga: Gus Lilur: Negara Harus Hadir Bangun Jalan Legal bagi Industri Rokok Rakyat
Namun bagi Gus Lilur, penindakan tersebut belum menyentuh persoalan utama yang selama ini merugikan negara.
"Penindakan seperti itu hanya selebrasi tanpa esensi. Yang ditangkap hanya truk di jalan. Konferensi pers dibuat seolah-olah penangkapan besar, padahal akar persoalannya tidak disentuh. Negara membutuhkan penyelesaian yang lebih substansial," tegasnya.
Sebagai pelaku industri rokok, Gus Lilur menilai persoalan cukai dan kepabeanan tidak dapat diselesaikan hanya dengan operasi penindakan di lapangan. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh terhadap tata kelola Bea Cukai, termasuk pemberantasan praktik-praktik yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat penerimaan negara, memberantas transfer pricing, mengawasi praktik under invoicing, hingga memperbaiki sistem ekspor nasional akan sulit mencapai hasil optimal apabila tidak didukung aparatur yang memiliki integritas dan kredibilitas tinggi.
Atas dasar itu, Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Baca Juga: Penyelundupan BBL Disorot, Gus Lilur Minta Langkah Tegas Pemerintah
"Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki patriotisme, keberanian, integritas, dan harga diri dalam membela kepentingan negara. Jangan sampai pejabat publik hanya sibuk membangun panggung selebrasi sementara persoalan besar tidak terselesaikan," ujarnya.
Gus Lilur bahkan mengusulkan agar Presiden berani membuka ruang bagi figur-figur yang memiliki rekam jejak integritas dan keberanian dalam membela negara untuk ikut berkontribusi memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, negara membutuhkan pejabat yang mampu bekerja hingga menyentuh akar masalah, bukan sekadar mempercantik keadaan melalui pencitraan dan konferensi pers.
"Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor. Saya berharap Presiden segera mengambil langkah tegas demi menjaga marwah negara dan memastikan seluruh pembantunya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok," pungkas Gus Lilur.
Editor : Redaksi
