JAKARTA, HINews - Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah menyarankan agar PDI Perjuangan fokus menghadapi kasus hukum yang tengah menjerat Hasto Kristiyanto terkait dengan dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun Masiku.
Iskandar meminta publik tidak terjebak opini liar, bahwa seolah penersangkaan Sekjen PDI Perjuangan itu karena ada campur tangan Joko Widodo lantaran sakit hati karena dipecat dari partai banteng moncong putih.
Baca Juga: Sekjen PDIP Jadi Tersangka, LKPAN Dukung Komitmen Prabowo Dalam Memberantas Korupsi
"Saya menilai status tersangka Hasto tidak ada kaitannya dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDIP. Dan saya kira pak Jokowi santai-santai aja meski dirinya dipecat dari PDIP," ujar Iskandar kepada wartawan, Ahad (5/1/2025).
Menurutnya, soal pecat memecat di tubuh PDIP itu hal yang biasa. Apalagi, Jokowi pendatang baru di PDIP. Sedangkan sejumlah tokoh PDI (sebelum PDIP) yang pernah ikut berdarah-darah melawan rezim Soeharto, banyak juga yang dipecat.
"Jadi, Hasto harus kesatria, hadapi saja soal kasus hukum yang tengah menjeratnya. Ini kasus dari 2020, justru Hasto harusnya berterimakasih kepada Jokowi. Sebab selama beliau (Jokowi) menjabat presiden, Hasto tidak ditersangkakan. Artinya Jokowi masih menjaga marwah partai yang membesarkan dirinya di partai," ungkap Iskandar.
Iskandar juga menyayangkan rilis dari The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu mantan presiden terkorup. Dia menuding bahwa rilis OCCRP cenderung provokatif.
"Bagaimana tidak saya katakan ini provokasi, setelah rilis ini dikeluarkan lalu OCRRP sampaikan juga bahwa mereka tidak mempunyai cukup bukti terkait rilisnya. Namun semua berdasarkan email yang masuk, ada apa sama bangsa ini?. Kita tidak boleh diam, kita harus menjaga marwah bangsa," katanya.
Baca Juga: Pilkada DKI, Pramono-Rano Diprediksi Menang Satu Putaran
Sebelumnya, setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ramai-ramai kader PDIP menciptakan narasi dan menganggap kasus tersebut merupakan bentuk kriminalisasi.
"Pertanyaan saya sederhana kok, waktu Jokowi berkuasa dan PDIP adalah pengusungnya, apa kadernya tidak menikmatinya? Jadi jangan memprovokasi masyarakat dengan pernyataan ataupun video-video podcast yang sifatnya mengancam," katanya.
"Berbicara kriminalisasi, kemana peran PDIP saat Egy Sudjana, Syahganda Nainggolan dan Kivlan Zein diperlakukan tidak adil oleh rezim Jokowi?. Jangan merasa terzolimi padahal sebelumnya kalian dzolim," tandas Iskandar.
Iskandar juga meminta PDIP harus instrospeksi diri, agar tidak terlalu jumawa dan menanggap bahwa partainya masih mendapatkan dukungan dari akar rumput.
Baca Juga: Pengamat: Jangan Pilih Kepala Daerah Karawang Yang Menjelma Jadi "Malaikat Palsu"
"PDIP kerap mengusung jargon partai wong cilik, tapi saat kenaikan BBM pasca Covid-19 justru PDIP merupakan partai yang menjadi garda terdepan saat Jokowi dikritik oleh masyarakat terkait kenaikan BBM yang dinilai memberatkan masyarakat. Berhentilah mengeksploitasi wong cilik tapi faktanya tidak ada pembelaan buat wong cilik," ucap dia.
Dia menduga kasus Hasto yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di ruang publik, merupakan perseteruan antarfaksi di internal PDIP. Namun sayangnya masyarakat terjebak dalam konflik internal jelang Kongres PDIP.**
Editor : Redaksi
