JAKARTA, HINews - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando ditantang untuk mengkampanyekan anti keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Hal tersebut menyusul dengan pernyataan Ade Armando yang menyebut di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terjadi dinasti politik sebenarnya
Pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto
menyebut Ade bisa saja melakukan hal tersebut jika memang keberatan dengan kondisi saat ini di DIY.
“Kalau Ade dan partainya merasa punya keberatan dengan keistimewaan Yogyakarta, silahkan saja sekalian disampaikan secara terbuka, kampanyekan anti keistimewaan DIY dan deklarasikan,” ungkapnya melansir unggahannya di X, Senin (4/12/2023).
Menurutnya, Ade dan partainya bisa saja mengubah UU di parlemen. Jika memang ingin menghilangkan keistimewaan DIY.
“Tentu kami akan menentang politik anti keistimewaan Yogyakarta yang Anda anut itu, jika betul-betul berani jujur,” ujarnya.
Meski begitu, bagi Henry, apa yang disampaikan Ade menujukkan pemikiran Ade yang kian hari tidak selaras dengan logika.
“Tiba-tiba saja si Ade ini nyerang Keraton Jogja yang dia anggap dinasti yang harusnya dikritisi mahasiswa yang demo kemarin, bukan ke dinasti yang sedang dia bela,” katanya.
Pasalnya, menurut Henry, sistem pemilihan kepala daerah di DIY memang beda dengan lainnya karena jelas dasarnya. Karena memang memiliki sejarah yang panjang.
“Keraton Yogyakarta pemegang mandatnya memang dinasti Mataram yang punya sejarah panjang jauh sebelum Republik ini berdiri,” jelasnya.
Atas pertimbangan itulah, pemilihan kepala daerah di DIY dan di daerah lainnya di Indonesia berbeda. Namun begitu, menurutnya, hal tersebut sebelumnya berdasarkan kehendak rakyat.
“Sehingga tatacara pengangkatan Kepala daerah Yogyakarta, dilakukan sesuai tradisi Kraton saat mengangkat Sultan Hamengkubuwono yang sekaligus memiliki kedudukan sebagai Gubernur DIY,” terangnya
Kondisi tersebut, jelas Henry, beda halnya dengan politik dinasti yang dibela Ade. Disoroti karena memang dianggap menabrak aturan lewat Mahakamah Konstitusi (MK).
“Berbeda dengan dinasti yang lagi dibela Ade. Menjadi kontroversi dan catatan sejarah buruk negeri ini karena ada pemaksaan perubahan aturan lewat MK untuk meloloskan politik dinasti itu,” kata dia.
“Ini terbukti bermasalah sampai harus diadili oleh MKMK, hingga ketuanya paman Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena melakukan pelanggaran berat,” tandasnya.
Pernyataan Ade Armando Buat Masyarakat DIY Geram
Sebelumnya, politikus PSI, Ade Armando, kembali membuat geger media sosial dengan pernyataan terbarunya. Bagaimana tidak, saat menyinggung soal politik dinasti, Ade menyentil sistim kekuasaan di Daerah Istimewah Yogyakarta.
Dalam videonya yang viral, Ade mulanya memprotes tentang aksi mahasiswa di DIY yang muak dengan politik dinasti di Indonesia belakangan ini.
"Ini ironis sekali karena mereka sedang berada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade Armando.
"Anak-anak BEM ini harus tahu dong. Kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Keistimewaan Yogyakarta," kata Ade menambahkan.
Ade mengatakan miris dengan aksi tersebut lantaran dilakukan di Yogyakarta yang notabene masih menganut politik dinasti di mana Gubernur dipilih berdasarkan garis keturunan, bukan Pemilu.
"Gubernurnya tidak dipilih melalui Pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono X yang telah menjadi Gubernur karena garis keturunan," tambah Ade Armando.
Ia kemudian mengatakan bahwa salah satu orang yang turut berkontribusi dalam pengesahan UU ini adalag Ganjar Pranowo.
"Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada tahun 2012. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam lahirnya UU itu adalah Wakil Ketua Panita Kerja di DPR Ganjar Pranowo," katanya.
Beredar undangan penangkapan Ade Armando Tak lama setelah pernyataan itu viral, di media sosial muncul undangan yang berisi penangkapan politikus PSI tersebut.
Poster itu mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) pada Minggu (3/12/2023). **
Editor : Redaksi
