JAKARTA, HINews - Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 dinilai harus menjadi alarm keras bagi para pengelola negara. Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali Zaini, menegaskan bahwa jika seluruh elemen bangsa sejatinya adalah buruh, maka yang paling wajib diselamatkan terlebih dahulu adalah mereka yang menjaga akal dan raga anak-anak Indonesia, yakni guru dan tenaga kesehatan.
"Jika kita jujur pada definisi, buruh bukan hanya mereka yang berhelm di pabrik. Buruh adalah setiap orang yang menukar tenaga, pikiran, dan waktunya demi upah. Presiden adalah buruh. Menteri adalah buruh. Guru, perawat, petani, hakim, driver ojol, tentara, CEO, hingga pekerja seni. Kita semua buruh Republik Indonesia," kata Ali Zaini, Sabtu (2/5/2026).
Baca Juga: Fenomena Flexing gaya hidup hedonis pejabat, timbulkan kesenjangan sosial
Menurutnya, konsekuensinya pun jelas. Jika seluruh elemen negara adalah buruh, maka cara negara mengelola anggaran juga harus memakai logika buruh. Setiap rupiah APBN adalah keringat kolektif yang wajib dikelola tanpa bocor dan harus tepat mengenai jantung persoalan bangsa.
Namun Ali Zaini menilai realitas belum menunjukkan ke arah itu. Dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bernilai triliunan rupiah namun dijalankan dengan tata kelola yang jauh dari kata beres.
"Niatnya mulia, melawan stunting. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan rantai birokrasi ruwet, data penerima kacau, vendor bermasalah, dan pengawasan lemah hanya menghasilkan satu hal, yaitu pemborosan anggaran atas nama rakyat. Ada laporan makanan basi, distribusi telat berhari-hari, hingga dugaan laporan fiktif," ujarnya.
Ali Zaini menyebut kondisi itu semakin ironis ketika dua pilar penopang peradaban justru dibiarkan keropos. Guru honorer di pelosok, kata dia, masih banyak yang mengabdi dengan upah Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, bahkan cairnya per triwulan. Mereka mengajar di ruang kelas dengan atap bocor, papan tulis usang, dan buku yang harus dibagi tiga anak.
"Kita berorasi tentang SDM Unggul 2045, tetapi membiarkan arsitek SDM itu hidup dalam kemiskinan yang dilembagakan. Mustahil mencetak generasi emas jika tangan yang membentuknya gemetar karena memikirkan makan besok," tegasnya.
Kondisi serupa, kata Ali Zaini, juga dialami tenaga kesehatan. Bidan desa, perawat Puskesmas, hingga dokter internship kerap menunggu insentif hingga enam bulan, sementara jam kerja mereka bisa menembus 36 jam tanpa istirahat layak.
"Mereka disumpah menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi negara abai menyelamatkan hidup mereka. Kita cemas angka kematian ibu dan bayi tinggi, tetapi menutup mata saat penolong persalinan itu pingsan karena kelelahan dan malnutrisi," ujar Ali Zaini.
Baca Juga: Gebyar Kemerdekaan 2025, LPK Jatim Hadirkan Lomba Tradisional dan Bazar UMKM
Dia menegaskan kondisi itu bukan lagi sekadar persoalan kesejahteraan yang kurang, melainkan sudah masuk kategori darurat peradaban. Menurutnya, sebuah negara tidak akan pernah kuat jika otak bangsanya dibiarkan bodoh dan badan bangsanya dibiarkan sakit.
"Otak cerdas lahir dari ruang kelas yang layak. Badan sehat lahir dari fasilitas kesehatan yang manusiawi. Dan keduanya hanya mungkin jika buruh pendidikan dan buruh kesehatan dimuliakan terlebih dahulu," tegasnya.
Karena itu, dia mendesak Hari Buruh 2026 dijadikan momentum untuk menggugat ulang prioritas nasional. Ali Zaini meminta pemerintah menghentikan politik pencitraan anggaran dan mewajibkan setiap program besar lulus uji tata kelola yang transparan, bisa dilacak secara digital, diaudit independen, dan pelanggarnya dihukum maksimal.
"Korupsi dana pendidikan dan kesehatan adalah kejahatan terhadap masa depan. Konstitusi sudah mengamanatkan 20 persen APBN untuk pendidikan dan minimal 5 persen untuk kesehatan. Persoalannya bukan di angka, tapi di eksekusi. Pastikan porsi terbesarnya sampai ke buruh garda depan," ujarnya.
Dia merinci, realisasi anggaran itu harus diwujudkan dalam bentuk gaji layak bagi guru dan tenaga kesehatan, beasiswa ikatan dinas untuk daerah 3T, serta perbaikan infrastruktur sekolah dan Puskesmas.
Baca Juga: DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur Periode 2025-2029 Segera Disahkan
Dia juga mendesak pemerintah menetapkan standar Upah Martabat Nasional khusus untuk guru dan tenaga kesehatan. Menurutnya, menghitung upah mereka dengan logika upah buruh industri adalah sebuah penghinaan karena mereka tidak sekadar menjual jam kerja.
"Mereka menjual masa depan bangsa. Kita sering salah menaruh kereta di depan kuda. Kita mengira ekonomi tumbuh dulu baru buruh sejahtera. Padahal sebaliknya, buruh yang cerdas, sehat, dan sejahtera adalah satu-satunya mesin pertumbuhan yang berkelanjutan," tegasnya.
Ali Zaini mengingatkan bahwa Hari Buruh adalah milik semua elemen bangsa, bukan hanya mereka yang bekerja di pabrik. Karena itu, perjuangannya pun harus menjadi tanggung jawab bersama.
"Berhentilah memandang buruh sebagai objek. Buruh adalah subjek utama Republik. Dan bangsa yang membiarkan gurunya miskin dan perawatnya menangis, sesungguhnya sedang menandatangani surat kematiannya sendiri," pungkas Ali Zaini.
Editor : Redaksi
