JAKARTA, HINews - Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia, kali ini adalah 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono mengatakan kebocoran data ini sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia, data tersebut diduga dijual di Breach Forum.
Baca Juga: Dewan Pembina LPKAN: Kasus LPEI Bentuk Kegagalan Kementerian keuangan Dalam Pengawasan
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomer hp, email dan lain-lain. Kenapa kita tahu kalau data di jual ke breach forum," kata Wibi dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (20/9/2024).
"Dasarnya adalah karena dia memuat data NPWP, ada data KPP, ada data Kanwil DJP-nya. Ada data KLU, tanggal daftar pajak, status PKP. Itu jelas kalau saya sebutkan tadi semua, sudah jelas dong bahwa ini adalah data dari kantor pajak yang bocor," imbuhnya.
Baca Juga: Dewan Pembina LPKAN Apresiasi Pertemuan Presiden Dengan 7 Pemimpin Media
Wibi juga mengaku telah mengkroscek data, NIK dan NPWP. Ternyata NIK-nya, datanya valid sesuai dengan data kependudukan yang bocor.
Wibi juga mengingatkan bahayanya data-data yang bocor itu digunakan untuk menipu masyarakat dengan menggunakan teknik rekayasa sosial dengan berpura-pura menjadi petugas pajak. Petugas gadungan itu akan meminta korban untuk membayar nominal tertentu karena menunggak pajak.
Baca Juga: DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur Periode 2025-2029 Segera Disahkan
Dia menilai persoalan bocornya data yang berulangkali kali ini, wujud pemerintah tidak serius dan dan dinilai abai terhadap kelangsungan pengamanan data base yang dikelola Kominfo, dan fungsi BSSN.
"Mana fungsi Kominfo dan BSSN, oleh karenanya saya berpikir Indonesia sudah darurat ciber security," pungkasnya.
Editor : Redaksi
