JAKARTA, Hinews - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak terburu-buru mengungkap adanya 119 Ponpes terindikasi terorisme.
Hal itu dikatakan Yandri menanggapi pernyataan Kepala BNPT Boy Rafli Amar yang menyebut bahwa beberapa pondok pesantren yang diduga terafiliasi kelompok terorisme, di antaranya 11 pondok pesantren terafiliasi Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), 68 Ponpes terafiliasi Jamaah Islamiyah (JI) dan 119 Ponpes terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan simpatisan ISIS.
Baca Juga: Politisi PAN Sebut Isu Kecurangan Pemilu Karena Jokowi Dinilai Tinggalkan PDIP
Politisi partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, seharusnya BNPT terlebih dahulu mendalami data yang dimilikinya. Sehingga kata dia, tidak menimbulkan keresahan dan prasangka di tengah masyarakat.
“Terjadi sekarang justru pesantren mendapatkan stigma negatif seakan-akan berkaitan dengan teroris. Niatnya menyelesaikan masalah, tapi justru yang muncul masalah baru," ujar Yandri dalam keterangan persnya Senin (31/1/2022).
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kepada BNPT untuk berdialog bersama pihak pondok pesantren. Serta pengasuhnya untuk bersama-sama menghadapi potensi lahirnya terorisme dan radikalisme.
Baca Juga: Komisi VIII DPR Harap Kuota Haji Tahun 2022 Tidak Dikurangi
"Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI saya siap menjadi fasilitator dialog antara Pesantren dan BNPT serta umat Islam secara umum. Jangan sampai yang ada justru saling curiga dan prasangka," ujar Yandri.
Yandri mengatakan BNPT harus terbuka mengenai parameter yang digunakan ketika mengkategorikan pesantren terafiliasi dengan terorisme. Agar tak menimbulkan pandangan negatif di masyarakat.
"Warga negara Indonesia juga yang seharusnya dibina dan bukan serta merta dihukum. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kita ajak dialog, ini bukan dengan musuh, tapi dengan saudara sebangsa," ujarnya. *
Editor : A1H
