Politisi PAN Sebut Isu Kecurangan Pemilu Karena Jokowi Dinilai Tinggalkan PDIP

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto (Foto: Ist)
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto (Foto: Ist)

JAKARTA, HINews - Baru-baru ini Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya menyoroti soal adanya isu dugaan kecurangan Pemilu yang akan digelar pada 2024 mendatang.

Pernyataan Ketum PDI Perjuangan itu pun langsung mendapat tanggapan dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Capres/Cawapres Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Nilai Wawasan Nusantara Dalam Membangun Sistem Demokrasi pada Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengingatkan agar PDIP tidak menciptakan kegaduhan di masyarakat.

"Penting untuk kita menjaga ritme demokrasi kita untuk tetap kondusif, untuk tetap fairlah. Saya kurang sependapat dengan teman-teman PDIP bahwa pemilu sudah curang. Menurut saya, belum. Pemilu belum mulai, tahapan baru kemarin malam nomor urut (capres-cawapres)" kata Yandri dalam acara Adu Perspektif detikcom dan Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Yandri menyebut, jangan sampai PDIP membuat situasi yang kurang kondusif karena mengeluarkan isu tersebut. "Jangan sampai yang dikatakan PDIP ini membuat situasi kurang kondusif, maka mari kita jaga bersama-sama," katanya.

Baca Juga: Sekjen LPKAN: Pemilih Cerdas Akan Melahirkan Pemimpin Berkualitas

Yandri pun setuju bahwa tak boleh kekuasaan mengintimidasi saat pemilu. Menurutnya, saat ini merupakan masa merdeka sehingga rakyat bebas memilih.

"Saya setuju tidak boleh ada intimidasi, masa kita hidup merdeka ada intimidasi. Kalau ada intimidasi, sekarang zaman medsos, semua dibuka ke publik," katanya.

Yandri menduga bahwa isu kecurangan ini berhembus karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai meninggalkan PDIP. Mungkin isu soal pemilu ini tak ada jika Jokowi masih bersama PDIP.

Baca Juga: Kecurangan Dalam Pemilu Akan Hilangkan Ruh Demokrasi

"Persoalan mengapa begini, karena yang paling dirugikan itu PDIP. Coba kalau Pak Jokowi bersama-sama dengan PDIP, pasti tak ada kisah-kisah seperti ini," katanya.**

 

Editor : Redaksi