JAKARTA, HINews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pencegahan terhadap Menteri Agama era Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas untuk bepergian ke luar negeri.
Hal tersebut terungkap menyusul dengan kasus dugaan korupsi quota haji tahun 2024 yang menyeret nama Yaqut Cholil Qoumas.
Baca juga: KPK Didesak Ungkap Dugaan Korupsi Pengalihan Kuota Haji di Kemenag
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, selain melakukan pencegahan terhadap Yaqut Cholil Qoumas, pihaknya juga mencegah dua orang lain dalam perkara tersebut.
"Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 (tiga) orang, yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas," kata Budi Prasetyo.
Menurut dia, pencegahan dilakukan karena keberadaan mereka di Indonesia dibutuhkan untuk penyidikan perkara tersebut.
Pencegahan dilakukan untuk 6 bulan ke depan. Yaqut dan dua orang lainnya berstatus sebagai saksi.
"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di Wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan ke depan," ujarnya.
Baca juga: Kantor Kemenag Bisa Dimanfaatkan sebagai Rumah Ibadat Sementara, Ini Ketentuannya
Kerugian Negara Rp 1 T Lebih
Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari detik.com, KPK telah melakukan perhitungan awal kerugian negara di kasus dugaan korupsi kuota haji. Nilai kerugian negaranya mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
"Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/8).
Budi mengatakan angka kerugian negara itu berasal dari hitungan internal KPK. Hasil hitungan tersebut juga telah didiskusikan dengan BPK.
Baca juga: Wakil Ketua DPR Beri Pernyataan Menohok Pada Yaqut Cholil
"Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detil lagi," ujarnya.
Perkara ini sendiri sudah di tahap penyidikan. KPK menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum sehingga belum ada tersangka dalam kasus ini.
Editor : Redaksi