Oleh: Wibisono
Hari ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap berusia satu tahun. Prabowo mengaku percaya diri berdiri di hadapan rakyat karena merasa telah menepati janji kampanyenya.
Namun, sejumlah pengamat menilai koordinasi pemerintahan masih belum maksimal dan efisiensi belum tercapai. Masyarakat pun memberikan beragam tanggapan terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Prabowo.
Baca Juga: Perilaku Koruptif dan Kebocoran APBN Perberat Ekonomi Fiskal
Setahun pemerintahan. Mulai dari protes di Agustus, ketidakpuasan, ekonomi, kaum muda, hingga program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Demo Agustus itu karena banyak hal, revisi undang-undang militer, kenaikan gaji anggota DPR, ini menjadi contoh bahwa pemerintah tidak peduli pada rakyatnya, melainkan pada diri mereka sendiri.
Banyak pengamat menilai Presiden Prabowo Subianto masih menanggung beban politik dari masa pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).Prabowo belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang kekuasaan Jokowi.
Baca Juga: Pembina utama Komenwa: Peran TNI masih dibutuhkan dalam pemulihan keamanan nasional
Ia menilai kondisi tersebut membuat Prabowo cukup kesulitan dalam melakukan konsolidasi kekuasaan, terutama karena adanya sejumlah tantangan politik yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya.
Salah satu pekerjaan rumah besar Prabowo, adalah menentukan arah kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai di era Jokowi. Selain itu, dinamika di internal pemerintahan juga menunjukkan adanya ego sektoral antara figur-figur yang dianggap loyal kepada Jokowi dan tim baru yang dibentuk oleh Prabowo.
Prabowo harus mampu menuntaskan konsolidasi kekuasaan di tahun pertamanya dengan melakukan perombakan kabinet, terutama terhadap posisi yang masih diisi tokoh-tokoh loyalis Jokowi, salah satu yang membuat arah politik yang lebih baik adalah pergantian posisi Mentri keuangan, kehadiran Mentri Purbaya Yudhi Sadewa merupakan angin segar dalam kabinet Prabowo.
Baca Juga: Pembina Utama Komenwa Apresiasi Langkah TNI Turunkan Eskalasi Kerusuhan
Saya menilai publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras untuk mencapai target yang diinginkan masyarakat luas sesuai janji kampanye.
*Penulis: Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN).*
Editor : Redaksi
