BANDUNG, HINews - Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada 27 November pekan depan, Parasanda Bumi Pertiwi (Prabu) Foundation, menyerukan anggotanya untuk memilih calon pemimpin yang berintegritas.
"Integritas bagi calon kepala daerah itu sangat penting. Sebab, jika seorang pemimpin itu tidak memiliki integritas maka tidak menutup kemungkinan setelah terpilih, akan menghalalkan segala cara guna mencapai syahwat kekuasaannya," ujar Sekjen Prabu Foundation, Iwan Termana kepada media, di Bandung Kamis (21/11/2024).
Baca Juga: LPKAN: Calon Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi Bersiap Hadapi Karma Politik
Selain itu, pihaknya menyerukan anggotanya untuk melihat rekam jejak calon kepala daerah tersebut. Baik itu melalui platform digital maupun media sosial lainnya.
"Di era teknologi digital ini kita dengan mudah searching di google untuk mengetahui calon kepala daerah yang akan kita pilih. Jangan sampai pernah terlibat masalah korupsi, meski itu baru sebatas laporan dugaan korupsi yang menyebut salah satu calon kepala daerah," tegasnya.
Menurut dia, kasus korupsi di Indonesia telah menjadi musuh bersama (common enemy). Sebab, kejahatan ini dapat dikatakan sebagai extra ordinary, yang harus diberantas dengan pendekatan yang luar biasa.
Karena, lanjut dia, daerah yang hebat itu harus dibangun oleh orang-orang yang berintegritas, apalagi wajah para pemimpinnya.
Menurut dia, berdasarkan catatan Transparency International bahwa Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia mengalami stagnasi yakni 34 dan berada pada peringkat 115 dari 180 negara.
Baca Juga: Yayasan Prabu Foundation Siap Berperan Aktif Tangkal Penyebaran Faham Radikal
Hal ini karena masih terjadinya suap dalam layanan publik dan perizinan, integritas aparat birokrasi dan penegak hukum yang belum cukup baik, serta money politics yang berakibat pada politik biaya tinggi dan kualitas demokrasi.
Terkait terjadinya politik biaya tinggi, data KPK menunjukkan bahwa lebih dari 186 kepala daerah dan 35 Menteri/Kepala Lembaga menjadi terpidana korupsi dalam periode 18 tahun terakhir, dan Kota Bekasi di antaranya penyumbang dua kepala daerah yang korup.
Iwan membeberkan, biaya politik yang tinggi jelang pelaksanaan pilkada yang sebagian besar digunakan untuk operasional jaringan tim di lapangan, termasuk melakukan jual-beli suara (vote buying).
Tingginya biaya politik ini diperkuat dengan hasil kajian KPK, bahwa 82.3% calon Kepala Daerah dibiayai oleh sponsor (bohir) sehingga membuka peluang terjadinya korupsi.
"Nah ini yang perlu diwaspadai oleh Bawaslu maupun aktivis antikorupsi jelang hari H pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Sebab Prabu Foundation telah mengendus adanya rencana serangan fajar yang diduga akan dilakukan oleh calon kepala daerah tertentu," pungkasnya. (Sp)
Editor : Redaksi
