Dampak Serangan Iran, Pemerintah Diminta Antisipasi Kenaikan Minyak Mentah Dunia

Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA, HINews - Pemerintah diminta untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menanggapi serangan Iran ke Israel.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai cepat atau lambat konflik Iran-Israel akan berdampak pada naiknya harga minyak mentah dunia.

Baca Juga: Iran Mulai Lancarkan Serangan, Israel Kalang Kabut

Kondisi tersebut diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah menembus angka Rp16 ribu per dolar.

"Mengamati pergerakan harga minyak dunia yang terus menanjak tajam sejak awal tahun 2024, apalagi pasca konflik Iran-Israel, Pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah antisipatif," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (15/4/2024).

Dilanjutkannya, kondisi tersebut semacam triple shock karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Serta naiknya dolar AS terhadap Rupiah yang menembus angka Rp16 ribu per dolar.

Baca Juga: Pasukan Garda Revolusi Iran Bakal Buat Gosong Negara Israel

Mulyanto mengungkapkan, sebagai negara net importer migas, kenaikan harga migas dunia akan berdampak negatif bagi APBN. Apalagi ketika kenaikan tersebut berbarengan dengan naiknya permintaan di dalam negeri serta melonjaknya kurs dolar terhadap rupiah.

"Beda saat dulu ketika zaman jaya Indonesia sebagai negara pengekspor migas, dimana kenaikan harga migas dunia adalah berkah buat APBN kita," tambahnya.

Sebagai informasi, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) hari ini sebesar USD85.6 per barel, terus naik sejak awal tahun, dari harga yang sebesar USD70 per barel atau naik sebesar 22 persen.

Angka yang lumayan besar, jauh di atas asumsi makro APBN tahun 2024 yang hanya sebesar USD82 per barel. "Padahal Menteri ESDM baru saja menetapkan ICP bulan maret 2024 sebesar USD 83.8 per barel (2 April 2024)," jelas Mul, sapaannya.

Mulyanto minta agar langkah antisipatif Pemerintah tersebut tidak mengambil opsi kebijakan yang merugikan rakyat kecil seperti kenaikan harga BBM atau gas LPG bersubsidi. "Langkah antisipasinya jangan malah mengorbankan rakyat dan peningkatkan inflasi," pungkasnya.**

Editor : Redaksi