JAKARTA, HINews - Formasi Indonesia Satu (FIS) berharap maraknya aksi massa yang dilakukan oleh sejumlah elemen dalam rangka menyuarakan isu pemakzulan Presiden Joko Widoao agar tidak memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
"Demo kan hak tiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Jadi silakan saja demo selama prosedurnya terpenuhi dan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku," kata Ketua Dewan Pengarah FIS Dion Agung dalam keterangannya, baru-baru ini.
Baca Juga: Ketua KNPI Nilai Formasi Indonesia Satu Berperan Besar Menangkan Suara Prabowo-Gibran di Jateng
Dion juga meminta aparat keamanan menindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan demo tersebut.
FIS meyakini demo-demo pada umumnya tidak akan mendapat simpati jika mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.
"Pertama, banyak masyarakat khususnya di Jakarta yang terganggu aktifitasnya, terkena macet parah atau terpaksa menempuh perjalanan lebih lama dan lebih jauh karena pengalihan lalu lintas. Masyarakat ya rugi waktu, tenaga dan ongkos perjalanan. produktifitas juga menurun," jelasnya.
Dia juga menyoroti tema demo yang lebih banyak diwarnai pesimisme, kemarahan dan caci maki. Sedangkan rakyat lebih butuh optimisme, semangat dan harapan.
Dion Agung juga menanggapi tuntutan dalam demo tersebut yang dinamai "Tritura" atau tiga tuntutan rakyat.
Baca Juga: FIS Dukung Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Pada Prabowo
"Rakyat yang mana? Siapa yang ngasih mandat ke mereka untuk mengatasnamakan rakyat? Kami ini juga rakyat lho," ujar Dion Agung sambil tertawa.
Terkait dengan adanya para pihak yang mengkhawatirkan terhadap kondisi pemerintahan saat ini, Ketua Dewan Pengarah FiS itu menyatakan tidak perlu sikap yang berlebihan.
"Waspada wajib, tapi paranoid jangan. Dengan `approval rating` (tingkat kepuasan) terhadap pemerintahan Pak Jokowi yang sangat tinggi, di kisaran 80%, kemungkinan demo tersebut akan meluas secara nasional kemungkinannya kecil," jelasnya.
Di samping itu, kata Dion, pemerintahan saat ini tidak sedang dalam krisis seperti tahun 1997, sehingga untuk ke arah menumbangkan pemerintah melalui isu pemakzulan sangat lah jauh.
Baca Juga: Formasi Indonesia Satu Ajak Elemen Masyarakat Kembali Bersatu
"Nggak ada, sangat jauh ke arah sana. Bahwa saat ini harga beras naik, iya. Tapi itu lebih karena situasi global dan regional yang mengalami krisis pangan di beberapa negara. Ya dampak perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan dan El Nino," kata dia.
Menurutnya, kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok terutama beras, menurutnya hanya sementara, karena itu hukum `supply and demand` biasa yang sifatnya sementara dan fluktiatif.
"Lain halnya jika sudah harga sangat tinggi, masih ditambah susah didapat, sehingga banyak rakyat mengalami kelaparan. Tidak perlu takut berlebihan dan tak perlu menularkan ketakutan," pungkasnya.**
Editor : Redaksi
