Oleh : Abdul Rasyid
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Pembukaan Musyawarah Nasional XVIII HIPMI 2026, pada Rabu, 10/06/2026 di Bandar Lampung, bahwa dirinya telah melihat sejak era 1990-an Indonesia bergerak ke arah yang menurutnya kurang tepat, serta alasan itulah yang mendorongnya terus maju dalam kontestasi politik meskipun beberapa kali mengalami kekalahan, menarik untuk dikaji dalam perspektif etika, budaya, dan filsafat kepemimpinan Indonesia.
Dalam tradisi Nusantara, khususnya budaya Jawa, dikenal falsafah mikul duwur mendem jero. Secara harfiah berarti “mengangkat tinggi dan mengubur dalam-dalam.” Makna filosofisnya adalah menjunjung tinggi kebaikan, jasa, dan kehormatan para pendahulu, sembari tidak mempertontonkan kekurangan, kesalahan, atau kelemahan mereka secara berlebihan kepada publik. Nilai ini bukan ajakan untuk menutupi kebenaran, melainkan upaya menjaga martabat, persatuan, dan kesinambungan kehidupan bermasyarakat serta bernegara.
Dalam konteks demokrasi modern, pernyataan bahwa Indonesia pernah bergerak ke arah yang salah dapat dipahami sebagai bentuk kritik terhadap arah pembangunan, kebijakan, atau tata kelola negara pada masa tertentu. Kritik semacam itu merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, budaya Indonesia mengajarkan bahwa kritik yang baik tidak bertujuan merendahkan pihak lain, melainkan memperbaiki keadaan bersama. Kritik harus disampaikan dengan argumentasi, data, dan semangat perbaikan, bukan dengan menumbuhkan permusuhan atau polarisasi.
Di sinilah relevansi falsafah mikul duwur mendem jero. Seorang pemimpin memiliki kewajiban moral untuk mengevaluasi masa lalu secara objektif, tetapi tetap menghormati kontribusi para pemimpin sebelumnya. Sebab pembangunan Indonesia hari ini bukan hasil kerja satu generasi atau satu pemerintahan saja. Kemajuan yang dinikmati bangsa merupakan akumulasi dari keberhasilan dan pembelajaran berbagai periode sejarah.
Dalam perspektif etika publik, kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari keberanian mengkritik masa lalu, tetapi juga dari kemampuan menawarkan solusi yang lebih baik untuk masa depan. Pernyataan Prabowo bahwa dirinya maju bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena tanggung jawab memperbaiki keadaan bangsa, pada dasarnya mencerminkan idealisme yang lazim ditemukan dalam teori kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin dipandang memiliki legitimasi moral ketika orientasinya adalah kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau pribadi.
Baca juga: PN Jaksel dan Polda Metro Jaya Buka Jalan Keadilan Aktivis HAM Andrie Yunus
Namun demikian, idealisme harus selalu diuji oleh realitas kebijakan dan hasil nyata. Dalam negara demokrasi, rakyat berhak menilai apakah visi perubahan yang dijanjikan benar-benar diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, penguatan institusi, serta perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan semata narasi tentang masa lalu, melainkan kemampuan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Lebih jauh lagi, semangat persatuan yang ditekankan Presiden juga sejalan dengan nilai dasar Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik. Perbedaan pendapat mengenai arah pembangunan nasional adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Yang tidak boleh terjadi adalah menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk saling meniadakan, memusuhi, atau merendahkan sesama anak bangsa.
Budaya politik Indonesia yang sehat seharusnya mengedepankan dialog, musyawarah, dan gotong royong. Kritik terhadap pemerintah tidak boleh dianggap sebagai ancaman, sebagaimana dukungan terhadap pemerintah tidak boleh dicap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap demokrasi. Keduanya merupakan bagian dari dinamika yang memperkaya kehidupan berbangsa.
Pada akhirnya, falsafah mikul duwur mendem jero mengajarkan keseimbangan antara keberanian melakukan koreksi dan kebijaksanaan menjaga persatuan. Seorang pemimpin perlu jujur mengakui masalah bangsa, tetapi juga arif dalam menghormati sejarah dan jasa para pendahulu. Dengan cara itulah demokrasi Indonesia dapat tumbuh dewasa: kritis tanpa kehilangan sopan santun, tegas tanpa kehilangan rasa hormat, serta berbeda pendapat tanpa kehilangan persaudaraan.
Dalam kerangka itulah, pernyataan Presiden Prabowo dapat dibaca bukan sekadar sebagai refleksi politik pribadi, melainkan sebagai pengingat bahwa kepemimpinan nasional selalu menuntut tanggung jawab moral untuk memperbaiki keadaan bangsa sambil tetap menjaga kehormatan, persatuan, dan kebersamaan seluruh rakyat Indonesia.
Penulis : Abdul Rasyid - Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.
Editor : Redaksi