Jakarta, HINews — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang belum membuka akses bagi bantuan asing dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera.
Menurut Sultan, Indonesia masih memiliki kapasitas nasional yang memadai untuk mengatasi bencana besar tersebut tanpa harus bergantung pada pihak luar negeri. Ia menegaskan bahwa keputusan Presiden merupakan bentuk menjaga martabat dan harga diri bangsa.
Baca Juga: Pidato Perdana Presiden Prabowo, LaNyalla: Sangat Memberi Harapan
“Harga diri bangsa kita tinggi. Pemerintah masih mampu mengandalkan kekuatan nasional dalam menghadapi bencana ini,” ujar Sultan dalam keterangan yang dikutip dari sejumlah media nasional.
Sultan menjelaskan, berbagai sumber daya dari kementerian, lembaga, hingga aparat TNI dan Polri telah dikerahkan di lapangan. Menurutnya, situasi saat ini masih bisa ditangani melalui koordinasi nasional. “Kita harus percaya diri dengan potensi dalam negeri. Bangsa ini tidak kekurangan kapasitas untuk membantu warganya sendiri,” tambahnya.
Namun, sikap tersebut menuai perdebatan di tengah kondisi lapangan yang menunjukkan masih banyak wilayah terdampak yang belum tertangani secara maksimal. Di sejumlah titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ribuan warga dilaporkan masih terisolasi serta kekurangan bantuan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat pengungsian layak.
Baca Juga: Ibu Bapak dan Adinda, para Anggota DPD RI yang saya banggakan
Beberapa pemerhati kebencanaan menilai bahwa penolakan terhadap bantuan asing seharusnya dilihat secara proporsional. Bagi mereka, menerima bantuan internasional tidak berarti merendahkan kedaulatan negara, melainkan bagian dari solidaritas kemanusiaan global saat kapasitas nasional menghadapi batasnya.
Dalam situasi bencana besar, yang utama adalah penyelamatan nyawa dan pemulihan cepat. Kedaulatan tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat bantuan bagi warga yang terdampak.
Martabat bangsa justru tampak ketika pemerintah mampu mengelola bantuan asing secara transparan dan efektif, bukan menolaknya tanpa pertimbangan teknis.
Baca Juga: Refleksi Lima Tahun Kepemimpinan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah pusat masih terus memobilisasi bantuan dari instansi nasional. Sementara itu, laporan dari lapangan menunjukkan sejumlah daerah terdampak masih membutuhkan dukungan tambahan, termasuk peralatan berat, tenaga medis, dan relawan.
Polemik ini menjadi ujian bagi kebijakan penanganan bencana nasional: apakah bangsa ini mampu mengandalkan kekuatannya sendiri, atau justru perlu membuka ruang kolaborasi global tanpa kehilangan kedaulatan. (D1N)
Editor : Redaksi
