JAKARTA, HINews - Kebijakan hilirisasi yang digagas pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlangsung saat ini dinilai sangat berbahaya. Pernyataan itu dikemukakan Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (8/2/2024).
"Kalau hilirisasi, pertama ya hilirisasi harus memang, itu namanya sebenarnya industrialisasi juga ya, Tapi, dengan praktiknya sekarang, sangat berbahaya untuk negeri ini. Kalau sekarang, praktiknya ya, bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC," ujar Jusuf Kalla
Baca Juga: Program Bagi-bagi Sembako Jelang Pemilu Untuk Arahkan Paslon Tertentu Dinilai Sangat Berbahaya
Seperti dilansir laman detik.com, berikut tiga kritikan JK terhadap hilirisasi yang sedang berjalan:
Pertama, hilirisasi saat ini lebih berpihak pada perusahaan atau negara asing. Sehingga, keuntungan dari proses hilirisasi ini malah lari ke luar negeri, bukan dirasakan masyarakat.
Bahkan, kata JK, Orang asing menggali kekayaan dengan buruh yang murah. "Semua keuntungannya lari keluar, tidak ke dalam negeri, tidak ke pemerintah. Itu memiskinkan rakyat," tutur JK
Baca Juga: JK Kritik Jokowi Bagikan Sembako di Istana Negara
Kedua, JK menyoroti cadangan nikel Indonesia diperkirakan akan habis dalam 15 tahun ke depan. Ia merasa saat ini pemerintah sudah sangat mengeksploitasi hasil bumi yang satu itu. "Lah iya dihabiskan, diambil kan sekarang, bagaimana masa depan? Bagaimana generasi Anda? Dan itu betul-betul, sistem itu sangat merugikan. Sangat!" tegas JK.
Ketiga, JK mengatakan hilirisasi hanya memperkaya negara lain dan memiskinkan rakyat sendiri. Bahkan, JK menambahkan, angka kemiskinan di daerah hilirisasi semakin bertambah dari tahun ke tahun, dan bukan berkurang. Misalkan saja seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara
"Ternyata di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dari tahun ke tahun makin miskin rakyat. Lihat data statistik resmi. Bukan tambah kaya, tambah miskin. Negara hanya dapat sedikit. Semuanya lari ke China. Persis zaman VOC," tutur JK.
Editor : Redaksi