SURABAYA, HINews – Dugaan keracunan massal usai konsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sekitar 200 siswa di Surabaya menuai perhatian serius dari berbagai pihak. Ketua DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, Mohammad Syarifudin Abdillah, SH, MH, meminta seluruh penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan kualitas makanan yang disalurkan kepada siswa.
Abdillah menegaskan pihaknya tetap mendukung penuh program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto karena dinilai memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas gizi dan masa depan generasi muda Indonesia. Namun, menurutnya, dukungan tersebut harus dibarengi dengan pelaksanaan yang profesional dan bebas dari kelalaian teknis.
Baca juga: Dibajak di Laut, Diabaikan di Darat: Ironi Perlindungan Pelaut di Hari Buruh
“Program MBG adalah program mulia dan strategis. Tetapi pelaksanaannya harus benar-benar diawasi secara ketat agar tidak justru menimbulkan persoalan kesehatan di masyarakat,” kata Abdillah di Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Ia menyebut insiden yang menyebabkan ratusan siswa diduga mengalami mual, muntah, dan gangguan kesehatan setelah menyantap MBG menjadi bukti adanya aspek pengawasan yang diduga terabaikan. Mulai dari quality control, kebersihan, standar operasional prosedur (SOP), hingga pengawasan ahli gizi disebut harus menjadi perhatian utama seluruh SPPG.
Menurutnya, karena program MBG menggunakan anggaran negara, maka seluruh tahapan mulai dari pengadaan bahan, proses produksi, distribusi, hingga penyajian makanan wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Baca juga: Kasus Andrie Yunus, Di Balik Air Keras : Negara Menghindar atau Mengungkap Kebenaran ?
“Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi bangsa justru tercoreng akibat lemahnya pengawasan dan orientasi keuntungan semata,” tegasnya.
LPKAN Jatim juga meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh pelaksana MBG di daerah guna memastikan standar keamanan pangan berjalan sesuai ketentuan. Abdillah menilai tindakan tegas terhadap SPPG yang terbukti lalai sangat diperlukan demi menjaga keselamatan siswa.
Baca juga: H. R. Mohammad Ali Zaini: Pengawasan Tanpa Nyali Adalah Kepalsuan
“Jika ditemukan pelanggaran prosedur, maka penutupan sementara hingga pencabutan izin operasional harus menjadi opsi. Keselamatan siswa adalah prioritas utama,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap program MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaan program benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya.
Editor : Redaksi