JAKARTA, HINews - Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, menyebut bahwa tahun 2025 harus menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kami berharap penegakan supremasi hukum sebagai awal membangun kepercayaan Prabowo di mata publik. Untuk itu LPKAN meminta para menteri yang diduga terlibat korupsi harus dibersihkan dari Kabinet Merah Putih agar tidak menodai semangat pemerintahan yang baru," ujar Sekjen LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/1/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo Harus Memulihkan Kepercayaan Publik Dalam Pemberantasan Korupsi
Abdul Rasyid juga berharap di tangan Presiden Prabowo, proses penegakkan hukum di Indonesia agar lebih baik daripada era pemerintahan sebelumnya. Publik saat ini terus menunggu janji mantan Danjen Kopassus itu dalam melakukan pemberantasan segala bentuk penyelewengan anggaran negara.
Terutama terkait Lembaga dan Kementrian yang membidangi urusan hukum. Seperti Kejaksaan dan Kepolisian agar bekerja lebih optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.
Abdul Rasyid mengingatkan, jika negara ini ingin bersih (terbebas) dari korupsi, maka yang terpenting adalah "sapunya" harus bersih terlebih dahulu. Baik itu kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun lembaga Pengadilan.
"Sebab sejumlah kasus tindak pidana seperti kasus korupsi tambang dan timah, ada dugaan oknum APH ikut bermain. Jika internal penegak sendiri tidak berbenah, maka proses penegakan hukum di Indonesia jangan harap akan berjalan dengan baik," katanya.
Pihaknya juga menyayangkan saat ini masih ditemukan sejumlah kasus tindak pidana melibatkan penegak hukum. Di antaranya mafia peradilan, polisi tembak polisi, polisi tembak rakyat/sipil, APH menjadi beking tambang, Judol dan APH yang menjadi mafia kasus terutama korupsi.
Baca Juga: Hari Bela Negara, Saatnya Bangkitkan Jiwa Patriotisme
Ikan Busuk Dimulai dari Kepala
LPKAN juga mendorong agar Presiden Prabowo menabuh genderang perang dan menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, mafia peradilan dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan publik.
"Contoh kasus Firli Bahuri mantan Ketua KPK yang saat ini kasusnya yang tengah ditangani di Polda Metro Jaya. Meski sudah menjadi tersangka namun belum juga dilakukan penahanan.
Baca Juga: LPKAN Desak MA Meningkatkan Pengawasan dan Perbaiki Integritas Hakim
"Untuk itu, kami mendorong Presiden Prabowo serius dalam memberantas korupsi dan memerintahkan Jaksa Agung, Kapolri dan KPK bersih-bersih di internalnya. Kemudian membersihkan K/L yabg berpotensi yang kerap menyalahgunakan anggaran negara," tegasnya.
Presiden harus memberikan target kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK agar bersih-bersih di internalnya. "Jika kedapatan ada anggotanya yang masih bermain-main dengan kasus maka jangan segan-segan Presiden mencopot kepalanya," pungkasnya.*
Editor : Redaksi
