Tangani Kasus Korupsi PT Timah, Kejagung Siapkan 30 JPU

Gedung Kejaksaan Agung RI (Foto: HINews)
Gedung Kejaksaan Agung RI (Foto: HINews)

JAKARTA, HINews - Guna menangani kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah periode 2015-2022, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyiapkan 30 Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan tim jaksa tersebut dibentuk usai berkas perkara dari 12 tersangka dinyatakan lengkap.

Baca Juga: Diduga Ada Konflik Kepentingan, Kejagung Dinilai Tebang Pilih Dalam Penanganan Kasus PT Timah

Harli menjelaskan tim jaksa tersebut akan menyusun dakwaan untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta sehingga segera dipersidangkan.

"Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini. Gabungan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," ujarnya kepada wartawan, dikutip Ahad (16/6/2024)

Harli memastikan puluhan jaksa yang akan menangani kasus korupsi timah itu juga akan diberikan pengaman khusus hingga proses persidangan usai.

Baca Juga: Kejagung Jerat 6 Tersangka Korupsi PT Timah dengan Pasal TPPU

"Tentu terhadap semua jaksa yang menangani ini akan ada pengamanan pengamanan khusus terhadap mereka, dan itu sejak awal sudah kami lakukan ya," jelas Harli.

Seperti diketahui, dalam kasus korupsi ini, Kejagung telah menetapkan total 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

Sebanyak 12 tersangka juga telah dilimpahkan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidang.

Baca Juga: Kejagung Sita Rumah Mewah Diduga Hasil Korupsi PT Timah 

Terbaru, melansir berita CNN, Kejagung menyebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp300,003 triliun.

Rinciannya yakni kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra dengan sebesar Rp26,649 triliun dan nilai kerusakan ekologis sebesar Rp271,6 triliun.

Editor : Redaksi