Oleh: Abdul Rasyid
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara menjadi momentum penting dalam menguji arah kebijakan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan ketika membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Presiden bahkan membuka kemungkinan negara menguasai saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan.
Baca juga: Kapolri Buka Fakta, Jangan Ada Yang Kebal Hukum Dalam Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar
Kebijakan ini bukan sekadar persoalan pembagian keuntungan antara pemerintah dan investor. Lebih jauh, ini menyangkut kedaulatan ekonomi, penguasaan sumber daya alam, dan pelaksanaan amanat konstitusi. Presiden menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pemilik modal, sementara rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru tidak menikmati manfaat yang sepadan.
Persoalannya, apakah pemerintah mampu menerjemahkan pernyataan politik tersebut menjadi kebijakan hukum dan ekonomi yang transparan, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan?
Pasal 33 UUD 1945 dan Kedaulatan Ekonomi
Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 memberikan mandat bahwa cabang produksi penting dan sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara ayat (4) menegaskan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan kemandirian.
Makna dikuasai negara tidak harus diterjemahkan bahwa seluruh perusahaan pertambangan wajib dimiliki pemerintah. Negara mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan, mengatur, mengurus perizinan, mengelola, dan mengawasi agar kekayaan alam tidak dikuasai semata-mata oleh kepentingan modal.
Karena itu, keterlibatan swasta dan investor asing tetap dimungkinkan, tetapi harus berada dalam kerangka kepentingan nasional.
Masalahnya Bukan Hanya Keuntungan, tetapi Tata Kelola
Selama ini, tantangan sektor pertambangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya keuntungan perusahaan. Ada persoalan pengawasan produksi, ketepatan pelaporan ekspor, potensi penghindaran pajak, transparansi kepemilikan perusahaan, serta distribusi manfaat ekonomi kepada daerah penghasil.
Pernyataan Presiden mengenai pengawasan ekspor melalui satu pintu juga penting. Apabila komoditas yang dikirim mencapai 100 ton, tetapi dilaporkan hanya 50 ton, negara berpotensi kehilangan penerimaan dan informasi perdagangan yang sebenarnya.
Oleh sebab itu, audit nasional terhadap IUP, produksi, penjualan, ekspor, royalti, pajak, dan pemilik manfaat akhir perusahaan harus menjadi prioritas. Pengawasan harus berbasis data dan pemeriksaan independen, bukan sekadar laporan administratif.
Kepastian Hukum dan Perlindungan Investasi
Pelaksanaan kebijakan 70 persen tidak boleh mengabaikan prinsip negara hukum. UU No. 4/2009 tentang Minerba sebagaimana terakhir diubah melalui UU No. 2/2025 telah menyediakan kerangka hukum pengelolaan pertambangan.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah kebijakan tersebut berlaku bagi IUP baru, izin yang sudah berjalan, atau seluruh kegiatan pertambangan. Definisi hasil yang dinikmati negara juga harus diperjelas: apakah penerimaan fiskal, keuntungan bersih, dividen, kepemilikan saham, atau gabungan manfaat ekonomi.
Investor berhak memperoleh kepastian hukum atas investasi yang dilakukan secara sah. Sebaliknya, investor juga wajib memenuhi ketentuan perpajakan, royalti, lingkungan, dan kewajiban lainnya.
Nasionalisme ekonomi bukan berarti menutup investasi, melainkan memastikan investasi memberikan manfaat yang adil bagi kepentingan nasional.
Baca juga: Gibran Mundur atau Dimakzulkan: Hak Pensiun dan Fasilitas Negara Wapres?
Pasar Modal Bukan Alasan Mengorbankan Kepentingan Rakyat
Melemahnya sejumlah saham pertambangan pada perdagangan pada 16/11/2026 menunjukkan adanya kekhawatiran pasar terhadap perubahan kebijakan dan prospek keuntungan emiten. Namun, reaksi pasar tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa kebijakan pemerintah keliru.
Pemerintah harus membangun komunikasi regulasi yang jelas agar pasar memahami mekanisme pembagian manfaat, perlindungan investasi, dan arah pengelolaan aset strategis.
Pada saat yang sama, pemerintah tidak boleh tunduk pada tekanan pemilik modal apabila kepentingan publik dan amanat konstitusi menghendaki pembenahan.
Jangan Sampai 70 Persen Hanya Berhenti sebagai Slogan
Ada tiga agenda strategis yang harus dilakukan pemerintah;
Pertama, menyusun formula pembagian manfaat ekonomi pertambangan berdasarkan jenis komoditas, risiko investasi, biaya produksi, dan keuntungan yang dapat diaudit.
Kedua, memperkuat BUMN dan BUMD dengan tata kelola profesional, transparan, serta bebas konflik kepentingan.
Baca juga: Pahlawanku Teladanku
Ketiga, memastikan penerimaan negara kembali kepada rakyat melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi daerah, dan pemulihan lingkungan.
BPK, BPKP, KPK sesuai kewenangannya, DPR, serta masyarakat sipil harus dilibatkan dalam pengawasan.
Keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata angka 70 persen, melainkan perubahan nyata dalam kesejahteraan rakyat.
Negara tidak boleh kalah oleh dominasi oligarki ekonomi. Namun, negara juga tidak boleh menggantikan dominasi swasta dengan pengelolaan birokrasi yang tidak transparan.
Kekayaan mineral, batu bara, nikel, emas, dan sumber daya alam lainnya merupakan amanat konstitusi yang harus dikelola untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh berhenti sebagai teks konstitusi. Ia harus hadir dalam kebijakan, pengelolaan, distribusi keuntungan, dan kesejahteraan rakyat.
Sebab, kekayaan alam Indonesia bukan milik segelintir pengusaha, bukan pula milik pejabat, melainkan harus menjadi sumber kemakmuran seluruh bangsa.
Penulis: Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan Kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.
Editor : Redaksi