JAKARTA, HINews - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menyatakan dukungan penuh terhadap akselerasi harmonisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Polri.
Dukungan itu, kata Syakur, sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo Subianto yang memfokuskan penegakan hukum pada pemberantasan tindak pidana korupsi, judi online (judol), pinjaman online (pinjol), dan narkoba.
Baca juga: Dua Gajah Bertarung, Derita Rakyat Mengapung
"Ya, karena Presiden Prabowo sama-sama menekankan fokus ke tindak pidana korupsi. Terus yang kedua, fokus tentang judol, penegakan hukum judol, pinjol, dan narkoba," ujar Syakur dalam keterangannya, Ahad (15/11/2026).
Menurut Syakur, akselerasi harmonisasi Kejagung dengan Mabes Polri diharapkan menjadi bukan mitra saja, melainkan saling menjadi tulang punggung dalam penegakan hukum.
"Pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Polri sama-sama memiliki peran yang tidak pernah tergantikan satu sama lain," tegas Syakur.
Jika keduanya hanya berstatus mitra di atas kertas, kata Syakur, penegakan hukum akan mudah dibenturkan. Tapi jika keduanya saling menjadi tulang punggung, maka sistem peradilan pidana terpadu akan berjalan kuat, cepat, dan tidak mudah diintervensi.
Syakur mendesak Presiden Republik Indonesia memberikan kekuatan moral yang utuh kepada Kejagung dan Mabes Polri, khususnya Kapolri dan Jaksa Agung, agar bisa memperkuat kinerja pemberantasan narkoba, judol, pinjol ilegal, kejahatan scam dan kejahatan-kejahatan transnasional.
"Presiden Republik Indonesia harus memberikan kekuatan moral yang utuh kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Mabes Polri, khususnya Kapolri dan Jaksa Agung," ungkap Syakur.
Dalam kesempatan itu, Syakur juga mendrong Presiden Prabowo agar memberikan kekuatan utuh kepada Kejagung dan Polri dalam membina Kortas Tipikor dan KPK.
Sebab, selama ini suara-suara tak sedap terus terdengar. Banyak dugaan intervensi terhadap KPK kerap terjadi, termasuk dugaan intervensi kasus dari elite politik yang duduk di DPR RI.
"Karena selama ini suara-suara yang tak sedap kita dengar. Banyaknya intervensi-intervensi kasus dari elite politik yang duduk di DPR RI. Ini saya menduga ya," kata Syakur.
Baca juga: Jenderal Polri dan Penyadapan Presiden: Hukum Tak Boleh Tunduk pada Kekuasaan
Karena itu, Syakur meminta Presiden membuat surat khusus yang menegaskan Komisi Hukum DPR RI tidak boleh, atau elite politik tidak boleh, tidak berhak mengintervensi penegakan hukum.
"Nah ini Presiden harus membuat surat khusus bahwa Komisi Hukum DPR RI tidak boleh, atau elite politik tidak boleh, tidak berhak mengintervensi," tegas Syakur.
Jika Presiden memberikan perlindungan secara utuh dan menyeluruh kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung, kata Syakur, maka otomatis pengawasannya itu melekat. Masyarakat ikut mengawasi dan tidak ada sindikasi main mata.
"Jadi jika Presiden memberikan perlindungan secara utuh dan menyeluruh kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung, maka otomatis pengawasannya itu melekat. Masyarakat melekat mengawasi dan tidak ada sindikasi main mata," ujar Syakur.
Pada prinsipnya, kata Syakur, seluruh aparat penegak hukum harus berbicara komitmen yang tegas, mengembalikan jati diri bangsa Indonesia menuju negara yang bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Baca juga: Menakar Peta Kuasa Trunojoyo: Antara Perang Gajah, Perang Bintang, dan Sikap Diam Istana
"Tentunya masyarakat harus percaya penuh dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia," tegas Syakur.
Syakur mengaku optimis semangat Kapolri Suyudi Ario Seto dalam membenahi kinerja Polri di seluruh Indonesia akan sejalan dan selaras harmonis dengan Kejagung, pasca kejadian Jampidsus Febrie.
"Maka saya yakin semangat Bapak Kapolri Suyudi Ario Seto dalam membenahi kinerja Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia akan sejalan dan selaras harmonis dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pasca kejadian Jampidsus Febrie," kata Syakur.
Di akhir pernyataannya, Syakur menegaskan hasil yang diharapkan dari harmonisasi Kapolri, Polri, dan Kejagung adalah penegakan hukum yang sangat sempurna.
"Diharapkan, harmonisasi Polri dan Kejaksaan Agung bisa mewujudkan penegakan hukum yang berpihak kebenaran dan keadilan. Di situlah Indonesia kembali berjaya," pungkas Syakur.
Editor : Redaksi