Oleh: Abdul Rasyid
Menakar Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban Jabatan, dan Akuntabilitas Uang Rakyat.
Baca juga: Penyadapan Ilegal oleh Oknum APH dalam Perspektif Konstitusi dan Fikih Islam
Polemik mengenai kemungkinan pengunduran diri maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menghadirkan persoalan penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Perdebatan ini tidak semata-mata menyangkut keberlanjutan jabatan politik, tetapi juga menyentuh supremasi konstitusi, kepastian hukum, hak keuangan mantan pejabat, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Persoalannya, apakah pengunduran diri dan pemakzulan menimbulkan konsekuensi hukum yang sama?
Bagaimana pula nasib pensiun dan fasilitas negara apabila Wakil Presiden mengakhiri masa jabatannya sebelum lima tahun?
Mandat Rakyat dan Mekanisme Konstitusi
Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Sementara Pasal 6A ayat (1) menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Artinya, jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusional yang memiliki legitimasi demokratis, bukan jabatan yang dapat diakhiri semata-mata berdasarkan keputusan politik sepihak pihak lain.
Pasal 7 mengatur masa jabatan lima tahun. Namun, konstitusi juga mengantisipasi kemungkinan kekosongan jabatan sebelum masa jabatan berakhir. Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dalam konteks perkembangan 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah menyatakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Gibran masih menjalankan tugas dan belum terjadi kekosongan jabatan. Dengan demikian, niat mundur tidak boleh disamakan dengan pengunduran diri yang telah efektif secara ketatanegaraan.
Pemakzulan Bukan Keputusan Politik Semata
Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan memiliki mekanisme khusus sebagaimana diatur Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR mengajukan pendapat, MK memeriksa serta memutus dugaan pelanggaran, kemudian MPR mengambil keputusan pemberhentian sesuai persyaratan konstitusional. Karena itu, pemakzulan tidak boleh dibangun hanya berdasarkan tekanan opini publik ataupun perbedaan kepentingan politik.
Persoalan dokumen administrasi pendidikan juga harus ditempatkan secara proporsional. Putusan pengadilan mengenai suatu dokumen tidak otomatis mengakhiri jabatan Wakil Presiden. Apabila dipersoalkan sebagai alasan tidak lagi memenuhi syarat jabatan, konsekuensinya harus diuji melalui mekanisme konstitusional.
"Pejabat negara berhak memperoleh perlindungan hukum, tetapi tidak boleh berada di atas hukum."
Baca juga: Jenderal Polri dan Penyadapan Presiden: Hukum Tak Boleh Tunduk pada Kekuasaan
Pensiun dan Fasilitas Negara: Hak atau Keistimewaan?
Persoalan berikutnya menyangkut hak keuangan mantan Wakil Presiden. UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden menjadi landasan pengaturannya.
Pasal 6 memberikan hak pensiun kepada Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat, sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Pasal 7 dan Pasal 8 juga mengatur hak administratif berupa tunjangan pensiun, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, rumah kediaman, serta kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Di sinilah terdapat perbedaan yuridis yang penting. Apabila Gibran mengakhiri jabatan melalui pengunduran diri yang secara resmi berstatus berhenti dengan hormat, terdapat dasar hukum untuk memperoleh hak tersebut.
Sebaliknya, apabila diberhentikan melalui pemakzulan, tidak tepat menganggap seluruh hak pensiun dan fasilitas otomatis tetap diberikan. UU 7/1978 mensyaratkan berhenti dengan hormat, tetapi tidak mengatur secara terperinci seluruh akibat administratif pemakzulan. Karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang cermat.
Rumah dan kendaraan negara juga bukan otomatis menjadi milik pribadi. Hak menggunakan fasilitas berbeda dengan hak kepemilikan aset negara.
Uang Rakyat dan Akuntabilitas Jabatan
Baca juga: Vonis MA: Suket Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah, Demokrasi dan Supremasi Hukum Dipertaruhkan
Pasal 23 UUD 1945 mengamanatkan pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab. Konsekuensinya, setiap pengeluaran untuk pensiun dan fasilitas mantan pejabat harus memiliki dasar hukum, tercatat dalam administrasi negara, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pengunduran diri tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, perdata, ataupun administratif. Demikian pula pemakzulan bukan putusan pidana yang otomatis membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Kedua mekanisme harus dipisahkan dari proses penegakan hukum lainnya.
Pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi UU Nomor 7 Tahun 1978, terutama mengenai proporsionalitas hak pensiun, masa pengabdian, alasan berakhirnya jabatan, dan batas fasilitas yang dibiayai APBN. Kepastian regulasi diperlukan agar penghargaan terhadap jabatan publik tidak mengabaikan prinsip keadilan fiskal.
Persoalan ini bukan sekadar tentang mundur atau dimakzulkan. Ini merupakan ujian bagi konsistensi negara hukum dalam menempatkan kekuasaan, hak administratif, dan tanggung jawab publik.
"Jabatan adalah amanah konstitusi, bukan kekebalan hukum. Pensiun merupakan hak yang harus mengikuti ketentuan undang-undang, bukan hadiah politik. Fasilitas negara bersumber dari uang rakyat, setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan."
Supremasi konstitusi hanya bermakna apabila seluruh pejabat negara, tanpa terkecuali, tunduk pada hukum dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan jabatan.
Penulis: Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan Kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.
Editor : Redaksi