Oleh: Dr. Adi Suparto
Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul terungkapnya skandal korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya menjadi alarm keras; bukan hanya bagi pemerintah, tetapi bagi seluruh publik. Di tengah janji besar negara untuk memperbaiki kualitas gizi generasi, kasus ini justru membuka luka: bahwa program yang seharusnya menyelamatkan masa depan, bisa menjadi ladang penyimpangan.
Baca juga: LPKAN Bongkar Modus Korupsi di Balik Program MBG, Ali Zaeni: Para Tersangka Harus Dijerat UU TPPU
Negara bergerak cepat. Pejabat diganti. Narasi “bersih-bersih” digaungkan. Namun publik tidak bisa berhenti pada kesan pertama. Pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah ini benar-benar pembersihan sistem, atau sekadar pergantian wajah untuk meredam amarah?
Data menunjukkan betapa besarnya taruhan yang sedang dipertaruhkan. Program MBG bukan kebijakan biasa. Anggarannya melonjak dari sekitar Rp85,27 triliun pada 2025 menjadi Rp258 triliun pada 2026. Secara keseluruhan, alokasi BGN bahkan disebut mencapai sekitar Rp335 triliun, menjadikannya salah satu lembaga dengan anggaran terbesar di negeri ini. Program ini dirancang untuk menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat: pelajar, ibu hamil, dan balita, mereka yang paling rentan, sekaligus paling menentukan masa depan bangsa.
Namun di balik angka-angka besar itu, terselip ironi yang menyesakkan. Dugaan korupsi mengungkap adanya manipulasi dalam pengelolaan program; mulai dari pengondisian mitra hingga intervensi dalam distribusi insentif. Bahkan, ditemukan keterlibatan entitas yang terafiliasi dengan pengambil kebijakan. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanat publik.
Lebih dari itu, dampaknya tidak berhenti pada kerugian negara. Ketika anggaran gizi diselewengkan, yang hilang bukan hanya uang, tetapi juga kesempatan anak-anak untuk tumbuh sehat. Setiap rupiah yang bocor berarti satu porsi makanan yang tidak sampai. Setiap penyimpangan berarti satu harapan yang dipatahkan secara diam-diam.
Di titik inilah, pergantian pimpinan tidak boleh dibaca sebagai akhir, melainkan awal. Sebab pengalaman menunjukkan, korupsi dalam birokrasi jarang bersifat individual. Ia hidup dalam sistem, dalam celah pengawasan, dalam relasi kuasa, dan dalam budaya yang membiarkan penyimpangan menjadi hal biasa.
Pertanyaan kunci yang harus dijawab secara jujur adalah: apakah yang berubah hanya orangnya, atau juga sistemnya?
Jika yang berubah hanya figur, maka kita sedang menyaksikan siklus lama dengan kemasan baru. Pergantian akan terus terjadi, tetapi masalah yang sama akan berulang. Dalam situasi seperti ini, “pembersihan” tidak lebih dari sekadar rebranding, membuat sesuatu terlihat baru tanpa benar-benar berubah.
Sebaliknya, pembersihan yang nyata menuntut keberanian yang lebih besar. Ia mensyaratkan audit menyeluruh, keterbukaan data, serta reformasi dalam mekanisme pengadaan dan distribusi. Ia menuntut sistem yang tidak memberi ruang bagi konflik kepentingan. Ia juga menuntut pengawasan publik yang aktif; karena tanpa transparansi, akuntabilitas hanya menjadi slogan.
Baca juga: Beri Catatan Penting, BPKN RI Dukung Kepala BGN Baru
Kritik dari masyarakat sipil mempertegas urgensi ini. Transparansi dalam penunjukan mitra program, keterbukaan alur distribusi, serta akses publik terhadap data menjadi kunci untuk mencegah pengulangan kasus serupa. Tanpa itu, siapa pun yang memimpin akan berhadapan dengan risiko yang sama.
Persoalan BGN juga tidak berdiri sendiri. Sejumlah laporan sebelumnya menunjukkan adanya masalah dalam implementasi program, termasuk kasus keracunan massal akibat buruknya tata kelola distribusi makanan. Ini menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya integritas anggaran, tetapi juga kapasitas sistem secara keseluruhan.
Dalam lanskap seperti ini, publik tidak lagi membutuhkan janji. Publik membutuhkan bukti.
Di sisi lain, penting untuk bersikap adil. Pimpinan baru mewarisi masalah yang tidak ia ciptakan. Namun justru di situlah ujian kepemimpinan dimulai. Integritas pribadi adalah fondasi, tetapi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kemampuan membangun sistem yang kuat; sistem yang tetap berjalan bersih, siapa pun yang berada di dalamnya.
Sejarah telah berulang kali mengingatkan: reformasi yang hanya menyentuh permukaan akan kembali runtuh. Kita pernah melihatnya di banyak lembaga, pergantian pejabat yang cepat, tetapi perubahan yang lambat. Jika pola ini kembali terulang di BGN, maka kita bukan hanya gagal belajar, tetapi juga membiarkan kesalahan yang sama merugikan generasi berikutnya.
Program MBG sejatinya adalah harapan. Ia bisa menjadi instrumen besar untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia bisa menjadi fondasi bagi generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi masa depan. Namun harapan itu hanya akan menjadi kenyataan jika dikelola dengan integritas dan profesionalitas.
Hari ini, BGN berada di persimpangan. Di satu sisi, ia bisaya menjadi contoh keberhasilan reformasi; bahwa negara mampu memperbaiki diri setelah skandal. Di sisi lain, ia bisa menjadi pengingat pahit bahwa perubahan sering kali hanya berhenti pada retorika. Pilihan itu ada di tangan kita semua: pemerintah, aparat penegak hukum, dan publik.
Karena pada akhirnya, publik tidak akan menilai dari seberapa cepat pejabat diganti, tetapi dari seberapa dalam sistem diperbaiki. Jika praktik lama tetap berulang, maka yang terjadi hanyalah pengulangan dengan wajah berbeda.
Namun jika perubahan benar-benar menyentuh akar persoalan, maka skandal ini, seberat apa pun; dapat menjadi titik balik. Dan di situlah harapan masih mungkin diselamatkan.
Penulis: Pakar Komunikasi Politik dan Pengamat Kebijakan Publik
Editor : Redaksi