Jawa Timur Barometer Nasional, FPK Didorong Jadi Garda Terdepan Penjaga Kebinekaan

Reporter : Redaksi

SURABAYA,HINews.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan mengantisipasi potensi konflik sosial di tengah dinamika politik, ekonomi, dan kehidupan kebangsaan.
‎
‎Pesan tersebut disampaikan Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM., saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Kantor Bakesbangpol Jatim, Surabaya, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Eddy menegaskan, Jawa Timur relatif mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meskipun belakangan diwarnai dinamika sosial, politik, ekonomi, hingga aksi unjuk rasa.
‎
‎Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah, aparat keamanan, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat dalam mengedepankan komunikasi serta pendekatan persuasif.
‎
‎"Berbeda pendapat itu boleh, menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa juga diperbolehkan. Namun, jangan sampai menimbulkan tindakan anarkis yang merugikan masyarakat," tegas Eddy.
‎
‎Ia mengingatkan agar peristiwa kerusuhan dan kebakaran yang pernah terjadi di sejumlah tempat tidak kembali terulang. Karena itu, pemerintah terus membuka ruang dialog bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
‎
‎Eddy mencontohkan sejumlah langkah pendekatan, termasuk apel bersama yang difasilitasi Kapolda Jawa Timur dengan melibatkan sekitar 5.000 peserta serta forum diskusi di Taman Bhinneka.
‎
‎"Melalui Forum Pembauran Kebangsaan, kita harus memberikan contoh bahwa masyarakat Jawa Timur tetap guyub, rukun, dan bersatu menjaga Indonesia. Mari kita perkuat kerukunan agar Jawa Timur dan seluruh kabupaten/kota tetap aman serta kondusif," ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua FPK Jawa Timur, H. R. Mohammad Ali Zaini, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum strategis memperkuat komunikasi dan konsolidasi organisasi antara FPK provinsi dengan FPK kabupaten/kota, khususnya wilayah Gerbangkertosusila.
‎
‎Menurutnya, koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan program kerja sekaligus merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin kompleks.
‎
‎Ali Zaini juga mengungkapkan rencana penguatan kelembagaan FPK di sejumlah daerah yang belum memiliki kepengurusan, yakni Kabupaten Pamekasan, Lumajang, dan Kediri.
‎
‎"Kami mengajak seluruh pengurus FPK kabupaten/kota memiliki semangat yang sama. FPK harus menjadi salah satu garda terdepan dalam merawat dan menjaga kebinekaan yang berlandaskan Pancasila," tegasnya.
‎
‎Senada, Sekretaris FPK Jawa Timur, H. Muhamad Alyas, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya membangun harmonisasi lintas etnis, suku, dan agama sebagai fondasi menjaga stabilitas daerah.
‎
‎Menurut Alyas, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu barometer nasional sehingga potensi gesekan sosial harus diantisipasi sejak dini melalui komunikasi dan pembauran masyarakat.
‎
‎"Kebinekaan harus terus dirawat, dijaga, dan dibina bersama. FPK harus hadir sebagai penyejuk di tengah keberagaman masyarakat, bukan justru membiarkan munculnya percikan-percikan konflik," ungkapnya.
‎
‎Ia menambahkan, setiap kegiatan FPK kabupaten/kota perlu dikoordinasikan secara berkesinambungan dengan FPK provinsi agar program pembauran kebangsaan berjalan selaras dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
‎
‎Dalam rapat koordinasi tersebut, Suhada turut menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya perlunya pembentukan wadah koordinasi FPK di tingkat nasional.
‎
‎Menurutnya, keberadaan wadah tersebut penting untuk mempercepat pertukaran informasi, memperkuat koordinasi antardaerah, serta mengantisipasi persoalan kebangsaan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
‎
‎"Salah satu rekomendasi penting adalah perlunya wadah FPK secara nasional, sehingga persoalan yang berkaitan dengan pembauran dan kebangsaan dapat segera dikoordinasikan serta diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan nasional," jelas Suhada.
‎
‎Rakor FPK Jawa Timur 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertemuan rutin, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kelembagaan, menyelaraskan program, dan membangun sistem komunikasi antarpengurus FPK.
‎
‎Melalui konsolidasi tersebut, FPK Jawa Timur diharapkan semakin berperan sebagai perekat keberagaman, penjaga harmoni sosial, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca juga: Ketua FPK Kota Malang Ahmad Fuad Rahman: Pengurus Harus Tangguh dan Peka terhadap Dinamika Sosial

Editor : Redaksi

Peristiwa
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru