MEDAN, HINews - Ketua lembaga perlindungan konsumen Garda Konsumen Nasional (LPK-GKN), Hidayat Tanjung mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan terkait Parkir gratis di tepi jalan umum selain lokasi E-Parking.
Hidayat Tanjung menilai, selama ini hampir setiap kawasan terutama di tempat-tempat kuliner dikenai parkir. Menurut dia, dengan adanya pernyataan resmi Dishub Kota Medan, selain lokasi-lokasi parkir yang dinyatakan pembayarannya melalui sistem E-Parking.
Oleh karenanya dia meminta agar Dishub Kota Medan menindak oknum-oknum pengelola perpakiran yang berada diluar lokasi E-Parking. Karena pengelolaan parkir di luar ketentuan pemerintah sudah barang tentu merupakan pungutan liar (pungli).
"Banyak oknum yang mengatasnamakan dinas perhubungan Kota Medan dalam pengelolaan parkir. Diminta kepada semua stekcholder untuk dapat mengawasi dalam pembrantasan parkir liar," ucap ketua LPK-GKN menyikapi pernyataan Dinas Perhubungan kota Medan, Rabu (3/5/2024).
Selaian itu, Hidayat juga mengungkapkan, dengan adanya pernyataan resmi dari Dishub Kota Medan, menjadikan Medan bebas dari pungli.
"Ini atensi dari pemerintah kota Medan untuk parkir, harapannya pengawasan yang ketat terhadap oknum mengatasnamakan dinas perhubungan untuk pengutipan parkir agar dapat diperketat sehingga tidak lagi ada mengatasnamakan parkir," ujar Hidayat.
Sebenarnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Iswar, dalam konferensi persnya menyatakan beberapa kebijakan Pemko Medan melalui Dishub Kota Medan, yaitu untuk lokasi-lokasi parkir yang masih menggunakan sistem konvensional (manual) atau tidak E-parking terhitung Selasa (2/4/2024) dinyatakan gratis.
Iswar juga menegaskan setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut jika masih ada pembayaran parkir secara uang tunai atau cash, dinyatakan Pungutan Liar (Pungli) dan Itu berarti Juru Parkir (Jukir) nya liar. (Red)
Editor : Redaksi