Gerakan Moral Mulai Membahana, Rezim Seolah Tak Peka

Oleh: Agus Wahid

Semakin panik. Itulah reaksi rezim berkuasa menghadapi gelombang massa pro pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) maupun Ganjar-Mahfuf. Juga, gelombang massa yang anti istana dengan suaranya yang membahana untuk memakzulkannya. Rakyat se-Nusantara yang berakal sehat dari berbagai elemen memekikkan perubahan fundamental untuk negeri dan bangsa ini. Mereka sudah muak dengan kelakuan rezim yang kian tak terkendali yang jelas-jelas menderitakan rakyat, bahkan lebih dari itu: negeri ini siap-siap ditenggelamkan. Menambah penderitaan jangka panjang anak bangsa ini.

Baca Juga: Debat Capres: Tampak Jumawa Tapi “Miskin” Logika

Yang mengherankan, rezim tak ambil pusing menghadapi gelombang besar anti rezim ini. Bahkan, terlihat makin menantang rakyat. Kepanikannya justru menggerakkan tindakan penyalahgunaan (abuse of power) untuk memenangkan capres-cawapres bonekanya: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (paslon No. urut 02). Dalam hal ini ada beberapa tindakan abuse of power yang layak kita catat lebih jauh.

Pertama, di luar persoalan pemberian “karpet merah” kepada Gibran sebagai cawapres Prabowo yang jelas-jelas menabrak etika hukum, istana kini juga menyalahgunakan kewenangannya dengan menggelontorkan dana Bantuan Sosial (bansos). Bansos sebagai instrumen kebijakan APBN digelontorkan jelang pemilihan presiden (pilpres). Nilainya fantastik: lebih dari angka Rp 400 trilyun.

Penggelontoran bansos di masa jelang pencoblosan itu harus dikiritisi dengan tegas. Sebab, saat digelontorkan beratas nama paslon 02, bukan negara. Inilah yang tidak fair. Terjadi politisasi bansos, padahal bansos itu jelas-jelas hak rakyat. Kebijkaan bansos yang dirumuskan di parlemen bersama pemerintah dan itu berarti melibatkan seluruh fraksi di DPR, tapi pelaksanaannya diklaim secara egoistik: dari istana dan ditempelkan stiker dari paslon 02. Jelas-jelas menipulasi massif. Membodohi rakyat. Seolah, rezim ini baik banget. Pro kaum fakir-miskin.

Kedua, tindakan intimidasi terhadap lawan 02. Seperti kita ketahui, salah satu hak dari para kontestan pilpres adalah mensosialisasikan program. Hak ini termaktub jelas dalam aturan KPU. Dan secara substantif hak itu merupakan jabaran prinsip demokrasi yang harusnya dijunjung tinggi atau dihormati. Modelnya, bisa temu muka langsung dengan berbagai elemen masyarakat, di ruang terbuka ataupun tertutup. Namun, fakta bicara, tergolong sering terjadi pembatalan acara pelaksanaan arena sosialisasi itu. Kebetulan, yang sering menjadi korban adalah paslon 01.

Kini, menjelang hak sosialisasi program akbar pada 10 Februari, paslon 01 berjatah di Jakarta International Studium (JIS). Terdengar kabar sayup-sayup, Pemprov. DKI Jakarta akan mencabut izin penggunaannya, meski sudah bayar penyewaan penggunaannya. Tindakan ini jelas tak lepas dari instruksi istana. Tidak aneh. Yang menarik untuk dicatat adalah, instruksi istana itu juga dilebarkan lebih jauh: yaitu, melarang PO-PO Bus dari berbagai daerah yang membatalkan pemesanannya padahal sudah dibayar lunas. Agar masyarakat bisa berangkat ke Jakarta (JIS) pada 10 Februari itu.

Baca Juga: Netralitas Dalam Pilpres dan Problem Moralitas Aparatur Negara

Tidak haya sebatas itu. Di tengah Jakarta pun, akses ke JIS dihadang. Tersiar kabar, armada kereta, bus dan armada-armada feeder yang melewati JIS dilarang beroperasi. Bahkan, armada berbasis online seperti gojeg juga dimatikan jaringan internetnya. Juga, daerah-daerah parkir yang berdekatan dengan lokasi JIS pun dilarang bahkan ditutup aksesnya. Tidak tertutup kemungkinan, akses udara akan diganggu. Sehingga, rakyat di seluruh Nusantara yang tidak bisa hadir karena pertimbangan jarak lokasi, mereka tak bisa menikmati siaran langsung. Hampir mirip dengan peristiwa Bela Islam 2 Desember 2016 lalu.

Luar biasa tindakan penjegalan sang rezim. Tindakannya sudah melampaui batas penabrakan sendi hukum dan etika. Demikian tak relanya rakyat menghadiri dan mendengarkan langsung kandidat pilihan dan idamannya. Dan itu refleksi kepanikan yang mendalam: poko`e AMIN tak boleh menang. Lucu dan super aneh. Jelas melanggar prinsip demokrasi.

Kini sebagai hal ketiga kita perlu merenung, andai upaya paksa berhasil menggagalkan pertemuan akbar paspon 01, apakah akan menjadi faktor reduktif bagi keberpihakannya untuk memilh pasangan AMIN? Secara psikologis, penjegalan itu justru mempertebal tekadnya untuk memilih AMIN. Tekadanya bukan sekedar memberikan suaranya, tapi sampai pada tekad mengawal suaranya. Bahkan lebih dari itu: siap tempur jika kelak dilakukan pencurangan. Ada gelora yang berjibaku penuh untuk membela AMIN sampai titik darah penghabisan.

Baca Juga: Ganjar Beri Rapor Merah Penegakkan Hukum Era Jokowi, Pengamat: Bukankah PDI-P Bagian Dari Koalisi?

Perlu dicatat, gelora patriotik itu bukan”mendewakan” pasangan AMIN semata, tapi dalam dirinya sedang memperjuangkan hak pribadinya yang menanti perubahan hidupnya di negeri ini. Inilah heroisme yang sungguh beda dibanding pilpres-pilpres sebelumnya. Penantian untuk merasakan perubahan dan bayang-bayang pahit masa depan Indonesia yang akan karam, itulah yang mendorong gelora itu menasional. Karena itu, dorongan kuat ini menggerakkan kesiapan mental yang membaja: siap menghadapi kekuatan apapun, sekalipun harus meregang nyawa. Ketika gelombang reaksi ini berjumlah jutaan, maka aparat keamanan harus mikir ulang. Tak selayaknya menjalankan tugas sebagai alat kekuasaan. Tapi, tunjukkan jatidirimu sebagai alat negara. Berarti, harus mendengarkan suara rakyat sebagai “ibu kandungnya”. Ke mana rakyat berkiblat, itulah yang harus dilihat. Harus dicatat, jutaan sikap dan suara rakyat adalah kebenaran, yang tak mungkin keliru.

Sketsa politik heoik rakyat harus kita catat sungguh luar biasa. Bukti nasionalis sejati. Benar-benar cinta NKRI. Namun, semua ini tampaknya tetap tak digubris oleh rezim ini. Boleh jadi, hatinya menyatakan, “emang gue pikirin…”.


Penulis: Analis dari Center for Public Policy Studien Indonesia (CPPSI)

Editor : Redaksi