Ganjar Beri Rapor Merah Penegakkan Hukum Era Jokowi, Pengamat: Bukankah PDI-P Bagian Dari Koalisi?

JAKARTA, HiNews - Baru-baru ini capres nomor 3 Ganjar Pranowo menyoroti soal penegakkan hukum di ere pemerintahan Joko Widodo dengan memberikan penilaian di angka 7.

Analis politik dari Center for Public Policy Studies, (CPPS) Indonesia, Agus Wahid, menilai pernyataan politisi PDI-P itu dinilai sangat blunder. Pasalnya, cawapres pendamping Ganjar adalah Mahfud MD dan saat ini merupakan Menko Polhukam, di antaranya membidangi penegakan hukum di Indonesia.

Baca Juga: Malah Coblos Calon Lain, LaNyalla Terapkan Ilmu Hakikat-Teologis

Sebab, kata Agus, hingga saat ini PDI-P masih bagian dari partai koalisi Jokowi. Sementara, Mahfud MD merupakan Cawapres pendamping Ganjar. Selein itu, Ketua Komisi III DPR sebagai mitra kerja Menko Polhukam merupakan politisi PDI-P.

"Jika Pak Ganjar memberikan rapor merah dalam penegakkan hukum di era pemerintahan Jokowi sama halnya memberikan persepsi negatif bagi partai yang mengusung dirinya menjadi capres, yakni PDI-P," terang Agus kepada HiNews, Senin (20/11/2023).

Agus menilai, apa yang diungkapkan  Ganjar merupakan suara hati yang mendalam bahwa ternyata secara keseluruhan bahwa penegakkan hukum selema era Jokowi memang mengalami persoalan yang sangat krusial.

"Namun Ganjar tidak berpikir bahwa partainya merupakan salah satu yang ikut andil dalam persoalan penegakkan hukum yang terjadi di pemerintahan Jokowi tersebut, karena PDI-P bagian dari koalisinya,"  ucap Agus.

Kendati demikian, Agus berharap agar ke depannya, siapapun yang memenangi kontestasi Pilpres 2024 mendatng agar memperbaiki tata kelola dalam penegakkan hukum yang dinilainya sudah amburadul.

"Masyarakat saat ini tentu sudah muak dengan drama penegakkan hukum di negeri ini. Namun masih ada harapan bangsa ini untuk berbenah agar lebih baik," harapnya.

Sementara itu, Ketum PSI yang merupakan anak bungsu dari Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, merespons pernyataan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang menilai penegakan hukum era Jokowi merah.

Baca Juga: Gerakan Moral Mulai Membahana, Rezim Seolah Tak Peka

Kaesang pun mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak ambil pusing.
"Menurut saya, ya, pemerintah sekarang enggak baper," kata Kaesang pada wartawan di Pontianak, Kalimantan Barat pada Ahad (19/11/2023).

Justru menurutnya, penilaian tersebut bisa menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bisa lebih baik lagi.

"Jadi, ya, saya kira ini bisa jadi pecutan bagi pemerintah untuk bisa lebih baik lagi ke depannya dalam segi hukum yang dimaksud oleh Pak Ganjar," ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Baca Juga: Prabowo Minta TKN Tidak Berbuat Curang

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya pria yang karib disapa Uceng itu. "Turun," ucap Ganjar.

Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya. ***

Editor : Redaksi