Kabaharkam Polri Minta Aiman Beberkan Siapa Petinggi Polri yang Tak Netral di Pemilu

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Fadil Imran (Ist)
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Fadil Imran (Ist)

JAKARTA, HINews - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono dilaporkan oleh enam pihak ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya yang menyinggung ketidaknetralan aparat di Pemilu 2024.

Aiman dilaporkan terkait Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Baca Juga: Jarnas 98 Imbau Seluruh Komponen Bangsa Jalankan Demokrasi Tanpa Fitnah

Atas laporan itu, polisi berencana meminta keterangan dari Aiman Witjaksono. Namun, untuk langkah awal pihaknya akan lebih dulu meminta klarifikasi dari para terlapor.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, setelah meminta keterangan terlapor dan para saksi,  penyidik juga akan meminta keterangan dari para ahli. Mulai dari ahli pidana, ahli bahasa, hingga ahli sosiologi hukum.

"Tadi rangkaian itu dulu yang akan kita lalui. Baru nanti kemudian kita akan lakukan undangan klarifikasi terhadap saudara terlapor AW (Aiman)," kata Ade.

Sementara itu, Aiman menyatakan tak pernah menyebut institusi Polri saat singgung ketidaknetralan polisi di Pemilu 2024.

"Ada banyak pemberitaan dan info-info di luar sana yang tidak tepat saya ingin meluruskan saya tidak pernah menyebut institusi Polri, tapi oknum," kata Aiman dalam sebuah video, dikutip Rabu (15/11).

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Fadil Imran angkat bicara. Bahkan Jenderal bintang tiga ini meminta Aiman untuk membeberkan siapa petinggi Polri yang tidak netral dan menginstruksikan jajarannya untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

Ia juga meminta Aiman tak takut menyebut nama-nama petinggi Polri yang dimaksud ketika dipanggil untuk dilakukan proses klarifikasi atas laporan tersebut.

"Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu apa benar seperti itu? Siapa? Kan, katanya banyak," kata Fadil dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11).

"Nanti kami akan klarifikasi, jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya, buka, jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab," sambungnya.

Baca Juga: Relawan Gibran Sumut Yakin Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Terkait laporan tersebut, kata Fadil, saat ini kepolisian sedang melakukan upaya klarifikasi dalam rangka proses penyelidikan.

Fadil menyampaikan proses penyelidikan dilakukan guna menentukan apakah ada unsur pidana dalam pernyataan tersebut.

Fadil mengaku tetap menjunjung tinggi kebebasan berekspresi di Indonesia. Namun, ia menyebut proses klarifikasi itu sekaligus untuk memberikan pendidikan kepada publik untuk berbicara sesuai dengan kenyataan.

"Publik harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta," ujarnya. **

 

 

Baca Juga: SETARA Institut Sebut Publik Tengah Disuguhi Hasil Survei Tak Masuk Akal

 

 

 

 

 

Editor : Redaksi