Ketua DPC PBB Kota Surabaya Perkuat Ekonomi Perempuan

avatar Harian Indonesia News

SURABAYA, HINews - Melalui Program Bank BPR Pemkot Kota Surabaya. Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Surabaya Samsurin memberikan solusi untuk pertumbuhan perkonomian pemberdayaan perempuan kaum nelayan.

 

"Hal ini mengingat istri-istri nelayan hanya bergantung pada penghasilan suami berprofesi sebagai nelayan yang menjadi perhatian kami," kata Samsurin yang akrab disapa Surin saat memberikan keterangan kepada media ini melalui telpon seluler Via WhatsApp. Selasa (11/07/2023).

 

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Surabaya SamsurinKetua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Surabaya Samsurin

 

Surin menjelaskan, kemarin kami melaksanakan sosialisasi kepada kaum perempuan di Kelurahan Asemrowo Tambak Mayor Kec Asemrowo Surabaya. Senin (10/07/2023) malam.

 

Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, kata Surin, kaum perempuan menyambut baik kedatangan kami. "Terlebih kami dapat keluhan dari kaum perempuan terkait suku bunga 25% yang mencekik masyarakat nelayan," kata Ketua DPC PBB Kota Surabaya ini.

 

Lebih dalam Surin memaparkan, penyebab dari masyarakat nelayan yang terlilit oleh rentenir dan mekar, dikarenakan tidak adanya pelatihan usaha mikro. "Rentenir maupun mekar hanya bisa memberi modal dengan suku bunga yang besar 25% tanpa memberikan pelatihan kepada masyarakat nelayan dapat mencekik mereka," ujar dia.

 

 

Masih dikatakan Surin, berbeda halnya dengan Program bank BPR Pemkot yang kami sosialisasikan. Menurutnya, Program bank BPR ini memiliki pelatihan berdagang sebagai solusi bagi masyarakat nelayan untuk memiliki usaha.

 

Karena untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Kata Surin, yang diperlukan masyarakat nelayan tersebut memerlukan pinjaman untuk modal usaha mikro (berdagang). "Saya kasih akses ke sana (Bank BPR Pemkot Surabaya) untuk penguatan modal mereka sampai dua tahun ini dan sudah berjalan.

 

Masih kata Surin, saya keliling hingga terbentuk 1.114 kelompok se Surabaya. "Dari kelompok tersebut kebanyakan istri-istri nelayan yang mengikuti sosialisasi, banyak yang tidak mengetahui progam pemkot tersebut," tukas Laki-laki 47 tahun ini.

 

Mengingat dampak reklamasi di PT Teluk Lamong pada tahun 2013 jumlah nelayan Surabaya semakin terkikis. "Masyarakat nelayan antusias terhadap program olahan ikannya, agar bisa diurus NIB sama sertifikasi halal, supaya bisa naik level bisa menjual ke waralaba," tandas dia.

 

Surin juga membeberkan bahwa hampir 1.700 di wilayah pesisir di Indonesia terkena dampak reklamasi tahun 2011 hingga tahun 2016, yang akhirnya masyarakat nelayan terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya.

 

Mengenai program khusus untuk para istri nelayan, Surin mengemukakan, di tahun 2023 dirinya memiliki program penguatan perekonomian perempuan untuk memiliki penghasilan lainnya dengan menciptakan sebuah produk.

 

Melalui Program ini, kata Surin, kita berikan permodalan, selain itu kita buatkan yang awalnya supra mikro seperti ingin usaha yang tak punya tempat yang tak punya gerobak di depan rumah, mulai mereka akan menambah dagangannya.

 

Surin akan membuat program kerjasama dengan pasar Puspa Agro (Pasar Terintergrasi di Jatim) agar istri-istri nelayan mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. "Dengan harapan, mereka bisa berjualan dengan bahan-bahan yang lebih murah," terang dia.

 

Surin juga menambahkan, Kontribusi nelayan di Kota Surabaya tidak hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat, melainkan implikasi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi hasil tangkapan ikan dan usaha perikanan yang berpengaruh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

 

"Mengingat peran nelayan yang berpenghasilan signifikan, seharusnya pemerintah wajib menjamin hak dan kesejahteraan masyarakat nelayan," pungkasnya. (Kr1)

Editor : KR1