Pecat Pegawai Sepihak, Ketua DPC PBB Pertanyakan Wewenang Camat Wonokromo

avatar Harian Indonesia News

SURABAYA, HINews - Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Surabaya Samsurin menyayangkan terjadinya pemecatan pegawai Satpol PP Kecamatan Wonokromo. Diketahui, pegawai tersebut statusnya outsourcing.

 

Hal ini menyusul ada pengaduan dari Desiko Dwi Abrianto SE, kepada Ketua DPC Partai PBB Kota Surabaya, di kediamannya. Jum'at (07/07/2023) Sore.

 

 

Dalam pengaduannya, Warga Wonokromo Surabaya selain menunjukkan surat pemberitahuan pemecatan sebagai pegawai Satpol PP Kecamatan Wonokromo yang terlampir pada tanggal 1 Juli (07/07/23) dari tempat kerjanya. Dia pun menjelaskan soal pemecatannya kepada pria yang akrab di sapa Surin ini.

 

Menurut pengakuan Desiko, selama bertugas sebagai Satpol PP Kecamatan Wonokromo selalu absen jari. "Kenapa dirinya tiba-tiba dipecat," keluhnya.

 

Dalam tanya jawabnya dengan Desiko, Surin mengatakan, kamu bekerja sebagai Satpol PP. "Iya abah," jawabnya.

 

Dikatakan Desiko, sampai hari ini dirinya masih bisa absen sidik jari. "Padahal terbitnya surat pemecatan pada tanggal 01/07/2023. Kenapa masih bisa absen ya," heran Surin.

 

Menanggapi pengaduan tersebut, Pria yang juga Ketua OKK Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya ini menyampaikan sikapnya dengan menghubungi Kasatpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto untuk menanyakan hal ini.

 

"Sebab, pemecatan terhadap Desiko dinilai sepihak dan perlu diperjuangkan hak keadilan baginya," kata Surin kepada media ini. Jum'at, (07/07/2023).

 

Dijelaskan Eddy Christijanto, saya telpon dari ibu camat, Ternyata dia (Desiko Dwi Abrianto SE) sering bolos. "Harusnya hasil evaluasi inspektorat 2 bulan lalu diberhentikan. Tapi dikasih kesempatan. Terpaksa harus diberhentikan," katanya kepada Surin.

 

Dia pun menjelaskan, seharusnya dalam kop surat resmi Kecamatan mencantumkan tembusan kepada Walikota Surabaya, Kasatpol PP Kota Surabaya. "Tapi di surat tidak ada, apa mungkin lupa menulis tembusan?," kata Surin.

 

Seperti diketahui, sambung Surin lagi, dalam surat pemecatan pegawai yang ditandatangi Camat Wonokromo Maria Agustin Yuristina S. STP. M.Si. pada tanggal 1 Juli 2023 ini juga tidak terlampir hasil evaluasi dari inspektorat 2 dua bulan sebelumnya.

 

Lebih dalam Surin mengemukakan, apakah mungkin Camat Wonokromo tergesa-gesa waktu menandatangani surat pemecatan pegawainya?. "Sehingga lupa melampirkan hasil evaluasi dari inspektorat 2 dua bulan sebelumnya dan memberi tulisan tembusan," tegas pria yang aktif ber organisasi ini.

 

Untuk itu, Surin juga menambahkan, apa pemecatan pegawai Satpol PP itu kewenangan camat. Walau dia pegawai outsourcing? (Kr1)

Editor : KR1