Meikarta Cabut Gugatan Perdata, BPKN RI Apresiasi Langkah PT Mahkota Sentosa Utama

avatar Harian Indonesia News
Wakil Ketua BPKN RI Mufti Mubarok. (Ist)
Wakil Ketua BPKN RI Mufti Mubarok. (Ist)

JAKARTA, HiNews - Sejumlah pihak mengapresiasi langkah PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang memerintahkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku anak perusahaan pengembang proyek Meikarta untuk mencabut gugatan perdata yang memberatkan 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

Salah satunya dikemukakan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) M. Mufti Mubarok yang menanggapi pernyataan Presiden Direktur LPCK Ketut Budi Wijaya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI pada Senin, 13 Februari 2023 kemarin.

Baca Juga: BPKN RI dan PUMK Minta Pemerintah Perketat Pengawasan AMDK

"BPKN sangat salut dan mengapresiasi Langkah yang di tempuh oleh PT MSU, Semoga goodwill mereka segera direalisasikan untuk memenuhi hak-hak para konsumen," ujar Mufti yang juga Dewan Pakar Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi di Jakarta pada Selasa (14/02/2023).

Sebelumnya, diketahui bersama bahwa PT MSU telah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 18 konsumen yang tergabung dalam komunitas tersebut senilai Rp56 miliar ke pengadilan negeri Jakarta Barat.

Baca Juga: BPKN Minta Mendag Kendalikan Harga Bahan Pokok

"Upaya itu tidak berhenti hanya sampai disini, tentunya akan terus dilanjutkan dengan langkah-langkah strategis lainnya terkait dengan pemulihan hak konsumen," kata Mufti.

Oleh karena itu, Mufti menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses agar sampai didapatkannya hak-hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Lebih lanjut, sebagai upaya konkrit BPKN akan melakukan upaya, di antaranya menghadirkan pihak PT MSU untuk mengklarifikasi dan meminta penyelesaian pasca pencabutan gugatan PMH yang telah dilayangkan.

"Kita berharap bahwa pihak PT MSU segera menyelesaikan kasus ini, karena sudah cukup lama tidak ada titik terang antara pihak konsumen dan PT MSU," tutup Mufti. **

Editor : A1H

Opini   

Anies Bukan Budak Jokowi

Oleh: Yusuf Blegur Sejatinya, publik bukan saja menganggap anak-anak Jokowi yang terlibat dalam politik sebagai anak haram konstitusi. Lebih dari…