SURABAYA, HINews – Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan ASN Jawa Timur mencuat setelah seorang pegawai perempuan melaporkan rekannya sendiri. Korban berinisial AI menuding SN melakukan tindakan tidak pantas secara verbal maupun fisik yang disebut telah terjadi sejak 2024.
Menurut kronologi yang disampaikan korban, salah satu kejadian awal terjadi ketika dirinya dan terlapor menjalankan tugas membeli peralatan kantor di sebuah toko elektronik di kawasan Bukit Darmo, Surabaya. Saat itu, korban mengaku menerima komentar bernada seksual dari terlapor yang menyinggung bagian tubuhnya.
Baca juga: Mahfud Minta ASN Tak Makan Uang Rakyat
AI mengatakan komentar serupa kemudian terus berulang dalam berbagai kesempatan di lingkungan kantor. Beberapa di antaranya disebut dilontarkan di depan rekan kerja lainnya.
Korban juga menyebut terlapor beberapa kali melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan serta menjurus pada pelecehan seksual, termasuk mempertanyakan ukuran tubuh korban dan menjadikannya bahan candaan.
Tidak hanya secara verbal, korban juga mengaku mengalami tindakan fisik yang tidak diinginkan. Ia menyebut terlapor beberapa kali menyentuh tubuhnya tanpa izin.
Dalam salah satu kejadian, terlapor disebut menarik tali bra korban serta menyentuh bagian pinggangnya. Korban mengaku telah menegur pelaku secara langsung setiap kali kejadian tersebut terjadi, namun menurutnya terlapor menanggapi dengan sikap seolah hanya bercanda.
Puncak dugaan pelecehan terjadi pada 18 Desember 2025 menjelang waktu Maghrib di ruang tamu Bidang IWK Kantor Bakesbangpol Jatim. Saat itu korban dan terlapor sedang lembur menyiapkan paket goodie bag untuk kegiatan upacara Hari Bela Negara.
Korban menuturkan, ketika dirinya sedang mencatat kebutuhan isi paket, terlapor diduga tiba-tiba memegang dan meremas bagian tubuhnya.
Merasa dilecehkan, korban mengaku langsung melawan. Ia menendang dan menjambak terlapor. Seorang rekan kerja yang berada di lokasi disebut sempat menyaksikan kejadian tersebut dan menegur terlapor.
Sehari setelah kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan di kantor. Pada akhir Desember 2025, terlapor disebut dipindahkan ke bagian sekretariat. Namun menurut korban, tidak ada sanksi tegas yang dijatuhkan saat itu.
Kasus ini kemudian diproses melalui pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan melalui Berita Acara Pemeriksaan pada 30 Januari 2026 untuk mengklarifikasi laporan dugaan pelecehan tersebut.
Baca juga: Banyak ASN Diduga Tolak Pindah ke IKN, Kemendagri: Tidak Boleh Menolak
Namun polemik muncul ketika korban mengetahui isi laporan yang dikirimkan dari instansinya ke BKD. Dalam dokumen tersebut, insiden yang terjadi disebut hanya sebagai tindakan “tidak sengaja menyenggol”.
Korban menolak narasi tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan yang dialaminya bukan sekadar senggolan, melainkan tindakan yang disengaja.
AI juga mengaku mendapat saran dari BKD untuk menjalani konseling dengan psikolog atau psikiater di Rumah Sakit Menur Surabaya guna membantu pemulihan trauma yang dialaminya.
Belakangan korban memperoleh informasi bahwa terlapor hanya dijatuhi sanksi penurunan pangkat selama satu tahun dan tetap bertugas di lingkungan Bakesbangpol.
Bagi korban, keputusan tersebut dinilai tidak sejalan dengan janji pimpinan sebelumnya yang disebut akan memberikan sanksi lebih berat, termasuk pemindahan tugas.
Baca juga: Random Test di “Rest Area” Batang, Temukan Satu Orang Positif
Merasa tidak mendapatkan keadilan melalui mekanisme internal, korban kini mempertimbangkan langkah hukum.
AI menyatakan saat ini dirinya masih menunggu kedatangan pengacaranya untuk menyiapkan laporan resmi ke pihak kepolisian atas dugaan pelecehan seksual yang dialaminya.
“Jika diperlukan, saya akan menempuh jalur hukum,” ujar korban.
Sementara itu, wartawan telah berupaya melakukan konfirmasi kepada terlapor SN melalui pesan WhatsApp terkait laporan dugaan pelecehan seksual tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan belum mendapat tanggapan dari yang bersangkutan.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak Bakesbangpol maupun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. (red)
Editor : Redaksi